Pengamat Kalau Pertalite Tidak Dinaikkan, Beban Anggaran akan Meningkat
DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mendukung rencana Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Sebab, lanjut Fabby, saat ini harga jual Pertalite memang di bawah harga keekonomian. Padahal di sisi lain, jika dilakukan penambahan subsidi justru akan membuat beban anggaran meningkat.
“Kalau harga tidak naik sesuai keekonomian, maka Pemerintah tetap harus menambah subsidi. Sedangkan penambahan subsidi, terbentur kapasitas fiskal yang terbatas. Semakin besar subisidi, beban anggaran juga meningkat,” jelas Fabby di Jakarta, Rabu (24/8).
Tidak hanya itu. Dampak lain, menurut Fabby, jika Pemerintah meningkatkan, maka akan membuat konsumsi BBM menjadi tidak rasional.
“Subsidi harga BBM juga mendorong konsumsi BBM pengguna jadi tidak rasional. Ini akan mendorong kenaikan konsumsi BBM,” tegasnya.
Itu sebabnya, Fabby mendukung kenaikan harga Pertalite. Terlebih, saat ini praktik subsidi pada Pertalite justru banyak yang salah sasaran.
Dalam hal ini, banyak masyarakat mampu yang memiliki mobil justru turut menikmati Pertalite yang notabene BBM subsidi.
Baca juga: Jokowi: Rencana Ubah Harga Pertalite Jangan Turunkan Daya Beli Rakyat
Begitu pun, Fabby tetap mengingatkan agar Pemerintah juga berhati-hati. Karena kenaikan BBM subsidi, tentu berdampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
“Jadi memang bagi Pemerintah, ini buah simalakama. Sama-sama pilihan yang sulit. Makanya, saya mendukung kenaikkan harga BBM dengan catatan Pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial,” jelas Fabby.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga harus melarang Pertalite penggunaan Pertalite oleh mobil pribadi. Jadi, hanya motor saja yang bisa menggunakan BBM subsidi tersebut.
“Cara ini membuat kuota subsidi bisa tetap terjaga,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sinyalemen kenaikan harga Pertalite memang mengemuka. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi ini mencuat, setelah beban subsidi BBM dan kompensasi energi dalam APBN 2022 membengkak hingga Rp 502 triliun.
Tentu saja kondisi demikian bisa menjadi beban. Bahkan sebelumnya, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya juga mengatakan, seharusnya anggaran subsidi untuk energi tersebut bisa diminimalisasi.
Subsidi, lanjut Berly, saat itu, harus dioptimalkan untuk pembangunan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
Pemerintah Tegaskan Harga Pertalite dan Solar tidak Berubah
Menteri ESDM Ungkap Ada Usulan Harga Pertalite Naik
Realisasikan Subsidi Tepat, Uji Coba QR Code Pertalite Diperluas
Pertamina Dapat Kompensasi Solar-Pertalite sebesar Rp43,52 Triliun
BPH Migas-Pertamina Tegaskan Tak Ada Penghapusan Pertalite
Konsumsi Pertalite di Sumut Melonjak hampir 40% selama Libur Lebaran
Penurunan Produksi Sebabkan Kenaikan Harga Pangan
Harga Cabai di Berbagai Daerah Meroket Jelang Idul Adha
Anggota DPR Komisi IV Minta Pemerintah Tunda Kenaikan HET Minyakita
Makin Banyak Pedagang Menjual Minyakita di Atas HET yang Ditetapkan
Per Hari ini, Hampir Seluruh Komoditas Pangan Alami Kenaikan Harga
Masyarakat Butuh Skema KPR Tepat Agar Miliki Hunian Cepat
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap