visitaaponce.com

SALAH satu cara mempercepat pemulihan ekonomi nasional adalah melalui peningkatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR (Ittama Setjen DPR), Rabu (21/9).

Mengutip data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gus Muhaimin mengatakan bahwa pada 2022 alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah kurang lebih Rp1.000 triliun. Dari angka tersebut, 40% berpotensi digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk UMKM. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa jika potensi tersebut direalisasikan dalam semester I 2022 dapat menumbuhkan ekonomi sebesar 1,7%.

Gus Muhaimin menjelaskan, pada 30 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. "Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah agar memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri atau PDN sesuai dengan kewenangannya," katanya.

Gus Muhaimin menilai implementasi program P3DN dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. "P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar," ujarnya lagi. 

Di tempat terpisah, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi, juga mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, mulai dari badan eksekutif, legislatif dan semua pihak yang terkait. Sebagai pelaku usaha di sektor industri baja, ia pun sepakat bahwa upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan peningkatan belanja produk dalam negeri juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas yang siginifikan. Tujuannya meningkatkan daya saing produk tersebut baik di Tanah Air maupun mancanegara. 

"Dengan diiringi peningkatan kualitas, pemulihan ekonomi dapat lebih cepat. Salah satu caranya yaitu sesuai strategi Kementerian Perindustrian yang itu dengan hilirisasi industri. Strategi ini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan hilirisasi, ke depan komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Bila dari hulu material sudah berkualitas, di hilir produk akhir yang dihasilkan juga akan berkualitas. Untuk itu kami (Tatalogam Group) terus meningkatkan penggunaan produk baja dalam negeri yang berkualitas ekspor dan menjalin kerja sama dari hulu ke hilir antara perusahaan dalam negeri," terang pimpinan perusahaan baja lapis aluminium seng (BJLAS) dan baja lapis seng (BJLS) terbesar di Indonesia itu. 

Ia menjelaskan, kualitas produk-produk nasional saat ini diakuinya sudah sangat baik. Produk-produk BJLAS dan BJLS dari Tatalogam Group yang dihasilkan 100% dari Tanah Air sudah banyak dijumpai di pasar mancanegara mulai dari Asia hingga Amerika. Selama pandemi, perusahaan dengan 100% penanaman modal dalam negeri (PNDM) ini bekerja sama dengan PT Krakatau Steel sebagai pemasok bahan baku melakukan ekspor ke berbagai Negara. "Ini menandakan bahwa produk 100% Indonesia dan berkualitas ekspor yang kita miliki telah diakui di seluruh dunia. Namun demikian, kita juga berkewajiban untuk tetap menjaga agar kebutuhan pasar nasional terpenuhi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat juga merasakan dampak perekonomian dari penggunaan produk-produk asli buatan negeri ini," tegas Stephanus lagi.

Stephanus menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, perusahaan yang baru saja dianugerahi sebagai The Best Mild Steel Manufacture Utilizing the Highest Domestic Component Levels dalam penghargaan Urbancity Awards 2022 tersebut juga bermitra dengan para pelaku UMKM. Langkah ini diambil karena menurut catatan kontribusi UMKM mencapai kisaran 61% terhadap PDB Nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. (RO/OL-14)