visitaaponce.com

PEMERINTAH sedang menyiapkan kebijakan dan program untuk mendukung industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Itu dilakukan lantaran industri tersebut tengah mengalami tekanan akibat dampak perekonomian global.

"Tekstil, alas kaki, sektor-sektor yang kita lihat tertekan itu sudah kita lakukan rapat. Nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat dijumpai di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/1).

Salah satu kebijakan yang bakal dikeluarkan ialah pembatasan impor barang tekstil. Pembatasan itu nantinya akan menggunakan skema larangan terbatas guna mendukung penyerapan hasil produksi dalam negeri.

Dukungan kebijakan itu diberikan pemerintah lantaran sejak triwulan III 2022 industri TPT di Tanah Air terimbas perlemahan ekonomi global. Kondisi perekonomian di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor industri TPT dalam negeri telah membatasi pesanan sehingga berdampak pada pemasukkan industri TPT di dalam negeri.

Dikhawatirkan penurunan pendapatan di industri TPT akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Apalagi ketidakpastian ekonomi dunia masih membayangi, bahkan diprediksi bakal resesi tahun ini.

Pada triwulan III 2022, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat setidaknya terjadi penurunan penjualan ekspor hingga 30%. Asosiasi memprediksi di triwulan I tahun ini penurunan kian dalam seiring kondisi ekonomi global.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan, pemerintah juga bakal mencoba mengintegrasikan program-program lain yang dapat mendukung industri dalam negeri tetap berdaya tahan di tengah tantangan perekonomian dunia. Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong penyerapan produk dalam negeri.

"Pendekatan kita adalah UP3DN (Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri), itu kekuatan kita, di mana itu akan meyinergikan dengan belanja negara sebanyak-banyaknya untuk produk dalam negeri," tuturnya.

"Jadi sebetulnya banyak sekali cara atau instrumen yang dimiliki pemerintah untuk bisa membantu industri dalam negeri, termasuk juga untuk Industri Kecil Menengah (IKM)," pungkas Agus (OL-8)