DPR Dukung Upaya Pemerintah Tindak Lanjut SOP Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0
![DPR Dukung Upaya Pemerintah Tindak Lanjut SOP Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/02/2ca4545ca0dbe6bd19cd78c59fa8c492.jpg)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Alifuddin mendukung upaya pemerintah terhadap tindak lanjut MoU terhadap Malaysia terkait Pekerja Migran Indonesia.
Ia juga mendorong pemerintah RI segera menindaklanjuti pembahasan dengan Pemerintah Malaysia terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) program Rekalibrasi Tenaga Kerja (RTK) atau RTK 2.0.
"Saya mengapresiasi langkah-langkah Kemenaker terkait Pekerja Migran yang ditindak lanjuti dengan MOU antara Indonesia dan Malaysia," katanya,
"apalagi dengan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang bertemu dengan presiden dan berkomitmen akan perbaikan mengenai kesejahteraan dan kaeadilan bagi PMI, jadi saya semakin optimistis," ucap Alifudin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (13/2).
Baca juga: BP2MI Akan Proses Perusahaan yang Berangkatkan Pekerja Migran secara Ilegal
Alifudin menambahkan, dengan komitmen Perdana Menteri Malaysia terkait permasalahan PMI khususnya pekerja migran ilegal dapat terselesaikan.
Ia yakin, mekanisme baru tersebut dapat mengurangi jumlah PMI yang akan bekerja di Malaysia secara non-prosedural yang dapat berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Aturan tersebut akan tegas terhadap agensi, pekerja migran maupun pemberi kerjanya akan dihukum sesuai mekanisme yang ada. Karena itu, kedepan permasalahan PMI ilegal ini bisa diselesaikan," jelas Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu.
Selain itu, Alifudin juga menegaskan, bahwa program elaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia tentang Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0, harus segera direalisasikan.
Ia pun berharap, terbitnya RTK 2.0 dapat mengurangi tenaga kerja ilegal. Mengingat, banyaknya permintaan tenaga kerja di Malaysia.
"Mohon maaf, karena hampir rata-rata orang Indonesia bekerja di malaysia itu alasannya gaji yang memadai, makannya apapun caranya mereka harus bisa bekerja di malaysia walaupun ilegal, nah disini pemerintah harus hadir dengan kebijakan serta pengawasan yang mempermuah dan berpihak terhadap pekerja migran Indonesia," tutup politikus Fraksi PKS itu. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
Viral Aksi Heroik TKI Selamatkan Lansia saat Gempa Taiwan
KPK Tahan Direktur PT AIM Terkait Korupsi di Kemnaker
Amin Prioritaskan Pekerja Lokal
Ekspansi Internasional, GDPS Siap Hubungkan Tenaga Kerja Indonesia ke Peluang Global
KPK Periksa Cak Imin, PKB: Mudah-Mudahan Dugaan Penjegalan Tidak Benar
Satgas P2MI Projo Pantau Keberangkatan Pekerja Migran di Bandara Soetta
Pemerintah Melaka Lakukan Kajian Penguatan Hubungan Malaysia-Indonesia
Malaysia Gabung Indonesia Jaga Perdamaian di Palestina
Universitas Terbuka Gandeng HELP University Malaysia sebagai Mitra
Muhibah Budaya Jalur Rempah akan Singgah di Melaka
Indeks Pariwisata Indonesia Meningkat, Jokowi: Tapi Kalah dengan Malaysia
KTT Malaysia-Tiongkok 2024 Diklaim Beri Manfaat bagi Bisnis Indonesia
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap