visitaaponce.com

UTANG luar negeri Indonesia tetap terkendali. Pada akhir triwulan I 2023, nilai utang luar negeri tercatat sebesar US$402,8 miliar atau turun 1,9% secara tahunan (year on year/yoy). Faktor penurunan nilai utang didorong oleh pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas uang global, termasuk rupiah.

Bank Indonesia menyebutkan penurunan nilai utang luar negeri Indonesia itu bersumber dari sektor publik, yakni pemerintah dan Bank Indonesia serta swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar US$194,0 miliar alias turun 1,1% (yoy). "Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip dari siaran pers, Senin (15/5).

Selain itu, lanjutnya, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Penarikan utang luar negeri pemerintah pada triwulan I 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pemerintah juga disebut terus berkomitmen mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. 

Baca juga: Luhut Lobi Tiongkok Minta Bunga Pinjaman Proyek Kereta Cepat Lebih Rendah

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1% dari total utang luar negeri pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9%; jasa pendidikan 16,8%; konstruksi 14,2%; serta jasa keuangan dan asuransi 10,2%. "Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah," jelas Erwin.

Adapun utang luar negeri swasta mengalami penurunan yang lebih tajam, yakni 3,0% (yoy) menjadi US$199,4 miliar. BI mencatat pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 2,9% (yoy) dan 3,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan lalu yang masing-masing tercatat 1,4% (yoy) dan 2,7% (yoy).

Baca juga: Ditanya Utang Kereta Cepat, Presiden: Kita harus Pro Transportasi Massal

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9% dari total utang luar negeri swasta. "Itu juga tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total utang luar negeri swasta," kata Erwin.

BI menilai, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Utang luar negeri Indonesia pada triwulan I 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap stabil di kisaran 30,1%.

Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat ditunjukkan oleh utang Indonesia yang didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total utang luar negeri. "Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas Erwin. (Z-2)