visitaaponce.com

PROGRAM National Slum Upgrading Project (NSUP)-Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) yang dimulai sejak 2017, akan berakhir pada 30 Juni 2023. Sementara target RPJMN 2020-2024, hingga awal 2023 masih ada sekitar 3.127 hektare kawasan kumuh di Indonesia yang belum tertangani.

Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Mujutahid mengungkapkan, komitmen Kementerian PUPR dalam penanganan permukiman kumuh melalui NSUP-Kotaku, dengan memastikan infrastruktur terbangun di lokasi sasaran. Baik melalui kegiatan skala lingkungan maupun skala kawasan, didukung dengan instrumen pengendalian seperti sistem informasi manajemen (SIM) dan Geographic Information System (GIS), serta personel pendamping, seperti fasilitator, koordinator kota (Korkot) dan personel lainnya.

“Selama ini penanganan perumahan dan permukiman kumuh sudah dilakukan, dan akan terus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan berbagai stakeholder, hingga terwujud kota tanpa kumuh. Program NSUP-Kotaku telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target penanganan permukiman kumuh,” tutur dia.

Baca juga : Kucurkan Rp14,6 T, PU-Pera Mulai Perbaikan Jalan Daerah di Juli

NSUP-Kotaku secara nasional ditargetkan menjangkau sasaran di 11.332 kelurahan/desa di 330 kota/kabupaten dan 34 provinsi.

Melalui pendampingan NUSP-Kotaku, telah terbentuk aset kelembagaan, seperti kelembagaan di tingkat masyarakat, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). 

Baca juga : Tuntaskan Masalah ODOL Jadi Solusi Ampuh Atasi Jalan Rusak

Dari sekitar 9.274 kelurahan/desa yang telah dilakukan penilaian status kinerjanya pada akhir 2022, sebanyak 549 kelurahan/desa berstatus menuju madani (5,9 persen), status mandiri 8.612 kelurahan/desa (92,9 persen). 

Kemudian, status berdaya sejumlah 112 kelurahan/desa (1,2 persen), dan BKM awal sejumlah 1 kelurahan/desa (0,01 persen). 

Selain itu, terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), serta kelembagaan di tingkat kota/kabupaten Forum Komunikasi Antar BKM (FKA BKM). 

“Di seluruh kota/kabupaten dampingan Program Kotaku telah dibentuk Pokja PKP. Namun demikian dengan terbitnya Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP yang telah terbentuk perlu dilakukan revitalisasi dan sekaligus dibentuk Forum PKP,” imbuh Mujutahid.

Dari 330 kota/kabupaten, Pokja PKP yang telah melakukan revitalisasi sebanyak 315 kota/kabupaten dan 15 kota/kabupaten dalam proses revitalisasi. Sedangkan Forum PKP yang telah terbentuk sebanyak 168 kota/kabupaten dan 162 kota/kabupaten dalam proses fasilitasi pembentukan. 

Dengan telah terbentuknya Pokja PKP dan Forum PKP diharapkan tugas dan fungsi pemda sebagai kolaborator dan integrator pembangunan permukiman. Khususnya penanganan permukiman kumuh dapat berjalan lebih efektif.

“Program NSUP-Kotaku sendiri akan berakhir pada 30 Juni 2023, sementara target RPJMN 2020-2024 hingga awal 2023 masih ada sekitar 3.127 hektare yang belum tertangani. Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan stakeholders lainnya harus tetap memiliki semangat dan komitmen untuk berkolaborasi melanjutkan aksi penanganan kumuh ke depan,” terang Mujtahid.

Maka dari itu, kata dia, perlu dilakukan pembahasan bersama untuk merumuskan aksi keberlanjutan penanganan permukiman kumuh pascaberakhirnya NSUP-Kotaku. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan Workshop Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan di Solo, Selasa-Kamis (23-25/5). 

Pada workshop disampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Kotaku tahun 2017-2023, serta sebagai penanda keberlanjutan platform Kotaku sebagai penanganan kumuh secara kolaboratif. 

Selain itu.j uga untuk menguatkan komitmen pemda sebagai nakhoda bersama dengan stakeholder untuk beraksi penanganan kumuh secara berkelanjutan.

Workshop menghadirkan narasumber dan pakar. Di antaranya Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, Asisten Vice President Hubungan Perusahaan & Pengembangan Komunitas PT SMF (Persero) Arief Hidayat, Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/PBN, Praktisi Perumahan dan Permukiman Paulus Bawole, dan Koordinator BKM Kelurahan Sarosutan Kota Jogja.

Pada hari kedua workshop, Rabu (24/5), para peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Merupakan salah satu lokasi dampingan NSUP-Kotaku yang ditangani melalui kegiatan skala kawasan serta kolaborasi bersama PT SMF, seperti Shopee dan Bank Jateng. (RO/Z-5)