Kembangkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Dorong Pembangunan Inklusif Berkelanjutan
![Kembangkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Dorong Pembangunan Inklusif Berkelanjutan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/59cc0f655e63758efeb1880b0408e24a.jpeg)
PENCAPAIAN target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Upaya tersebut ditunjukkan pemerintah melalui komitmen dalam mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.
Dalam International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, Selasa (6/6), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menerangkan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut juga ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC) yang menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20%.
"Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kita harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau," ungkap Susiwijono.
Baca juga: Wapres: Separuh PDAM Dalam Kondisi 'Sakit'
Komitmen pemerintah tersebut juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund, melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar US$20 miliar. Selain itu, guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, pemerintah memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan HM.4.6/190/SET.M.EKON.3/06/2023 pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.
Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal perlu menjadi fokus pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Susiwijono juga menuturkan bahwa lembaga audit pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran. "Alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut," pungkas Susiwijono. (RO/Z-2)
Terkini Lainnya
Ini Jurus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Keluarkan Indonesia dari Middle Income Trap
Airlangga: Lewat Ekonomi Hijau, RI Dapat Keluar dari Middle Income Trap
Dirjendiktiristek Hadiri Peluncuran UI Net Zero Initiative
Jokowi: Indonesia Menuju Ekonomi Hijau dengan Kekuatan dan Daya Saing Tinggi
Pemasangan PLTS Atap Bukti Nyata Dukungan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Bank BTPN Dorong Pembiayaan Berkelanjutan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap