visitaaponce.com

JAKSA Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama lima Corporate Venture Capital (CVC) bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meresmikan kerja sama pendampingan hukum untuk Merah Putih Fund.

BUMN yang menjalin kerja sama dengan dukungan Kementerian BUMN terdiri dari Mandiri Capital Indonesia, BRI Ventures, BNI Ventures, MDI Ventures dari Telkom Group, dan TMI dari Telkomsel.

Kerja sama pengelolaan aset BUMN terkait dana ventura dari Merah Putih Fund dengan total dana kelolaan sebesar US$ 300 juta dengan Mandiri Capital Indonesia sebagai Fund Manager. Peresmian kerja sama tersebut telah dilaksanakan baru-baru ini di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.

Baca juga: Kepercayaan ke Kejagung Naik Karena Ada Perbaikan Internal Lembaga

Sebagai ruang diskusi antara para pelaku industri Venture Capital Indonesia, acara ini turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), CVC BUMN, perusahaan holding CVC BUMN, serta praktisi dan konsultan dari berbagai lini industri.

Adapun pembahasan terkait struktur dan tata kelola Merah Putih Fund, industri Venture Capital di Indonesia, tantangan dan peluang pengelolaan aset BUMN.

Selain itu, pembahasan pertanggungjawaban atas kerugian negara serta pengenalan produk Kontrak Investasi Bersama (KIB) (dana ventura sebagai solusi industri Venture Capital di Indonesia).

Laksanakan Prinsiip Good Corporate Governence 

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) Feri Wibisono menyampaikan,“Kerja sama pendampingan hukum yang dilakukan Merah Putih Fund merupakan tanggung jawab dari kelima Corporate Venture Capital (CVC) dalam melaksanakan prinsip good corporate governance (GCG) sebagai fundamental dalam mendukung pengelolaan dana ventura.”

Baca juga: Kejaksaan Periksa Petinggi Antam, Usut Kasus Korupsi Emas Rp47,1 Triliun

Menurut Feri, kerja sama pendampingan hukum menjadi bentuk pemenuhan prinsip-prinsip dalam fiduciary duty atau kewajiban fidusia yaitu mengikuti hukum yang berlaku (duty to act lawfully), memperhitungkan segala risiko dari keputusan yang dibuat (duty of care), kewajiban melaksanakan kepengurusan MPF dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (duty of diligence), mematuhi segala tindakan sejalan dengan kepentingan MPF (duty of loyalty) serta bertindak menurut keahlian secara profesional (duty of skill).

Kepala Auditorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Didik Julianto, mengatakan,“BPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN termasuk di dalamnya Merah Putih Fund."

Bedakan Kerugian Bisnis dan Kerugian Tak Jalankan GCG

"Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK membedakan secara tegas apakah kerugian BUMN merupakan kerugian negara atau kerugian bisnis," jelas Didik.

"Kerugian BUMN yang timbul karena tidak dijalankannya GCG dan Business Judgement Rules atau karena adanya perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai kerugian negara," ujar Didik.

"Sedangkan kerugian BUMN yang timbul semata-mata karena resiko bisnis dimana GCG dan BJR telah dijalankan secara memadai maka kerugian tersebut dikategorikan sebagai kerugian bisnis,” terangnya.

Baca juga: Negara Merugi Rp13 Triliun, Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Japek II

Implementasi GCG berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Merah Putih Fund untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders.

"GCG diterapkan pada proses pengadaan atau perolehan dana, penggunaan atau penempatan dana hingga divestasi," kata Didik.

"Pengendalian atas GCG didasari dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kelayakan," paparnya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Mandiri Capital Indonesia (MCI) Dennis Pratistha yang juga merupakan Fund Manager Merah Putih Fund, mengatakan, “MPF berkomitmen menjalankan GCG untuk memastikan berjalannya transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan dana ventura dalam setiap tahap."

Baca juga: Kerja Sama Jaksa Agung - Menteri BUMN, Potensi Korupsi Terpetakan

"Mulai dari pelaksanaan sesuai dengan praktik terbaik dan peraturan yang berlaku, memastikan peran dan tanggung jawab dari setiap pihak yang bersangkutan yaitu fund manager, investor, investment committee dan independent investment committee, serta pembuatan standard operational procedures yang kuat dan menyeluruh untuk investasi, aktivitas manajemen, portofolio dan divestasi,” jelas Dennis.

“MPF memastikan transparansi dalam pengelolaan pendanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan publik," kata Ketua PMO Merah Putih Fund dan CEO BNI Ventures, Eddi Danusaputro.

"Peran utama MPF yaitu menjadi jembatan untuk soonicorns bersinergi dalam ekosistem BUMN yang diharapkan turut mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” jelas Eddi.

Baca juga: Erick: Presiden akan Luncurkan Merah Putih Fund untuk Startup

Merah Putih Fund (MPF) salah satu dari tiga program unggulan Gerakan Akselerasi Generasi Digital (AGP) yang mendapat dukungan penuh dari Menteri BUMN, Erick Thohir dan diresmikan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 17 Desember 2021 lalu. MPF berhasil mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 18 Juli 2022.

Harapannya MPF dapat menjadi platform untuk mendukung akselerasi startup lokal yang berpotensi menjadi unicorn melalui kolaborasi bisnis dan modal, dan juga membangun sinergi potensi solusi digital di berbagai sektor. (RO/S-4)