visitaaponce.com

MENTERI keuangan Sri Mulyani dan gubernur bank sentral ASEAN sepakat memperkuat bauran kebijakan ekonomi makro kawasan. Hal itu ditujukan agar ASEAN mampu menjaga ketahanan ekonomi dari ancaman perekonomian global.

"Pertemuan kita hari ini menekankan pentingnya memperkuat bauran kebijakan ekonomi makro ASEAN agar negara-negara anggota ASEAN dapat menggunakan semua alat untuk menjamin stabilitas perekonomian," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN ke-10 di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (25/8).

Sejauh ini, lanjutnya, perekonomian ASEAN masih memiliki daya tahan dan mampu menunjukkan kinerja positif. Ekonomi kawasan juga diprediksi oleh berbagai lembaga internasional tumbuh di angka 4,5% tahun ini, lebih tinggi dari prakiraan pertumbuhan ekonomi dunia.

Baca juga : Sinergi ASEAN Penting untuk Perkuat Kawasan dari Tekanan Global

Ketidakpastian dunia saat ini ditimbulkan oleh persoalan geopolitik yang urung usai, tingginya tingkat suku bunga acuan bank sentral sejumlah negara maju, dan inflasi yang cenderung lambat mengalami penurunan.

Baca juga : ASEAN Didorong Responsif Sikapi Dinamika Global

Kondisi itu disebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di ASEAN. Bahkan diperkirakan pula ASEAN akan menjadi pusat perekonomian baru akibat derasnya aliran modal masuk dan masifnya realokasi industri manufaktur dalam beberapa waktu ke depan.

"Karena itu, pertemuan ini juga menekankan pentingnya tindakan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi risiko multiaset ini," jelas Sri Mulyani.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menambahkan, guna mendukung dan merealisasikan proyeksi perekonomian ASEAN itu, para negara anggota ASEAN turut menyepakati perluasan kerja sama lintas sektoral. Itu mencakup kerja sama pembiayaan infrastruktur, ketahanan pangan, dan kerja sama di sektor keuangan, termasuk pembangunan berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, bauran kebijakan ekonomi makro ASEAN diakui sebagai hal penting untuk diterapkan oleh kawasan, utamanya dalam kondisi dunia saat ini.

Dalam konteks itu, ASEAN mengundang IMF dan BIS untuk melakukan hal tersebut agar negara anggota ASEAN lebih memahami konteks regional, sekaligus meningkatkan pemahaman negara anggota tentang Kerangka Kerja Kebijakan Terpadu (Integrated Policy Framework/ IPF) dan Kerangka Keuangan dan Stabilitas Makro ( Macro Financial Stability Framework/MFSF).

"Hal itu dengan kata lain adalah mengarusutamakan bauran kebijakan, dan upaya untuk mengarusutamakan bauran kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai platform," jelas Perry. (Z-8)