visitaaponce.com

KETUA Umum Aliansi Perusahaan dan Profesional Lift Eskalator (APPLE) Indonesia Nanang Komara menyampaikan perlunya persamaan persepsi dan komitmen kuat dari semua stakeholder agar kecelakaan pada lift (elevator) tak terulang kembali.

"Semua stakeholder yakni pemerintah, produsen, penjual, pemasang, perawat, pemilik gedung, pengelola gedung, pengguna elevator dan eskalator di Indonesia perlu menyamakan persepsi dan berkomitmen untuk keamanan dan keselamatan bersama," kata Nanang, dalam keterangannya, Sabtu (16/9).

Baca juga: 5 Pegawai Hotel Ayu Terra Resort Ubud Meninggal Akibat Lift Jatuh

Sebelumnya, insiden terakhir kecelakaan pada lift terjadi di sebuah resort di Bali, awal September lalu. Saat itu tali slift pada lift di resort itu putus sehingga mengakibatkan lima karyawan tewas.

Menurut Nanang, kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan kondisi elevator dan eskalator aman, andal, dan nyaman bukan hanya ditentukan kualitas produk, tetapi juga harus secara komprehensif.

"Mulai dari perencanaan, pembuatan, pemasangan, perawatan dan penggunaannya harus baik dan sesuai peraturan K3 yang ada," katanya.

Ia juga mendorong filterisasi dan peningkatan pengawasan atas elevator dan eskalator yang masuk Indonesia agar memenuhi persyaratan/regulasi lainnya.

Juga, perlunya filterisasi perusahaan yang bergerak pada bidang elevator dan eskalator agar lebih kompeten, legal, dan bertanggung jawab.

Selain itu, dia mendorong perlunya penanganan komprehensif mulai dari penyusunan, sosialisasi, penegakan, penindakan atas pelanggaran, serta insentif atau privilege atas pemenuhan peraturan yang ada.

"Penanganan masalah elevator dan eskalator harus menyeluruh yakni pembuatan peraturan melibatkan masyarakat elevator dan eskalator yang diwakili asosiasi sehingga peraturan sesuai kondisi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Polisi Periksa 3 Orang Penanggung Jawab Proyek di Lokasi Jatuhnya Lift Sekolah Az-Zahra

Selain itu, peraturan juga harus sinkron antara semua peraturan di kementerian atau lembaga di Indonesia, disosialisasikan seluas-luasnya, seefektif dan seefisien mungkin, bisa melalui media dan asosiasi stakeholder.

"Perlu juga penegakan karena sebaik apapun sosialisasi peraturan tidak ada artinya tanpa penegakan. Salah satunya melalui sidak atau razia oleh kepolisian, dinas perhubungan, imigrasi, serta penindakan untuk menimbulkan efek jera dari pelanggar peraturan," katanya.

"Kami juga mendorong pemberian insentif atau privilege atas pemenuhan peraturan sehingga menimbulkan motivasi untuk mengikuti peraturan dan mewujudkan persaingan sehat."

"Karena itu, hendaknya ada instruksi ataupun anjuran pemerintah untuk menggunakan barang atau jasa dari perusahaan yang taat pada aturan," pungkas Nanang. (RO/S-2)