visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Laws Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberi rapor buruk pada Amran Sulaiman yang diangkat sebagai menteri pertanian Jokowi untuk kedua kalinya. Penunjukkan itu amat disayangkan lantaran selama Amran menjabat banyak permasalahan di sektor pertanian.

"Ini sangat disayangkan. Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10).

Pada 2018, misalnya, impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya 305 ribu ton. Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan.

Baca juga : Sah! Amran Sulaiman Sekali Lagi Jadi Menteri Pertanian

Bahkan saat itu, kata Bhima, Kementerian Pertanian selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi Menteri Pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama.

Selain masalah impor beras, terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama. Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai US$1,7 juta.

Baca juga : Mentan Amran Sulaiman Punya Kekayaan Rp279,5 Miliar

"Bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," tutur Bhima.

Ada problem data dan korupsi di Kementan

Selama Amran menjabat Menteri Pertanian 2014-2019, lanjutnya, ada masalah pendataan yang sangat buruk. Ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan BPS.

"Diharapkan masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja programnya," tambah Bhima.

Sedangkan dari segi anggaran, Bhima mengatakan tidak bisa banyak berharap karena masa Jabatan Menteri Pertanian efektif kurang dari 1 tahun. Sementara anggaran Ketahanan Pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.

"Jadi Menteri Pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," kata dia.

Lebih lanjut, Bhima menuturkan, nasalah pupuk harus segera diselesaikan karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen. Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar.

Pekerjaan lainnya ialah memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementerian Pertanian. Korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran dan jelas merugikan petani sekaligus APBN.

"Jangan ulangi kesalahan Menteri Pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan diminta untuk mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," kata Bhima.

Benang kusut proyek Food Estate

Selain itu, Kementan perlu untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN untuk mempercepat infrastruktur pertanian, terutama perbaikan sarana irigasi, bendungan dan gudang penyimpanan pangan di berbagai daerah.

Kementan juga mesti bisa mengurai benang kusut program Food Estate dan Reforma Agraria, sehingga optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi.

"Regenerasi petani menjadi tantangan yang fundamental. Sektor pertanian makin dijauhi oleh tenaga kerja usia produktif. Kunci nya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar dan digitalisasi di sektor pertanian," terang Bhima.

Dia mendorong agar Kementan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian dalam memecahkan berbagai masalah. Salah satunya dalam riset bibit unggul tahan cuaca ekstrem dan berbagai penelitian lainnya yang tepat guna.

Kepala Badan Pangan Nasional sebagai koordinator utama masalah pangan perlu tegas terhadap Menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian. "Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke Presiden apabila ada Menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," pungkas Bhima. (Z-4)