visitaaponce.com

ANGGOTA Komisi V DPR RI Ali Mufthi menyebut realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih rendah dengan baru menyerap Rp24,76 triliun atau 68,63% dari total pagu anggaran sebesar Rp36,08 triliun.

Ia pun mempertanyakan kinerja Kemenhub yang tidak optimal dalam belanja anggaran dari periode Januari hingga November tahun ini.

"Sampai 6 November 2023 realisasinya masih 68%. Ada uang Rp12 triliun sampai hari ini yang belum diwujudkan dalam action (kegiatan) oleh Kementerian Perhubungan. Ini sebenarnya ada apa?" ujar Ali dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perhubungan di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Baca juga : KPK Tetapkan Dua Tersangka Gratifikasi Proyek Kereta Api dari Perusahaan Swasta 

Politikus Partai Golkar menilai dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan struktur program kerja yang jelas di Kemenhub, seharusnya kementerian tersebut bisa optimal menyerap anggaran negara di tahun ini.

Baca juga : Bangun Perlintasan Kereta Api, Pemkot Cilegon Raih Penghargaan Kemenhub

"Kalau saya lihat SDM-nya cukup, perangkat kerjanya cukup. Tapi ada persoalan mendasar yaitu hingga 6 November 2023, uang rakyat belum diwujudkan dengan baik oleh kementerian ini. Saya merasa prihatin," imbuhnya.

Ali mengaku dibuat pusing oleh rendahnya penyerapan realisasi anggaran Kemenhub. Pasalnya, Komisi V DPR RI lah yang mengesahkan pagu anggaran para mitra kerjanya, termasuk dengan Kemenhub.

"Masalah ini merisaukan hati saya, membuat galau otak dan hati saya. Kenapa masih ada Rp12 triliun pada hari ini. Apakah uangnya belum ada di Kementerian Keuangan atau apakah lelang (proyek) belum efektif," pungkasnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan pengerjaan lelang kontrak-kontrak proyek di Kemenhub relatif berjalan lancar. Ia mengemukakan masalah utama seretnya penyerapan anggaran berkaitan dengan pembayaran dan administrasi.

"Saya yakin kita mampu melaksanakan paling tidak sama dengan capaian 2022 dengan (penyerapan anggaran) 98%. Kami yakin bisa melaksanakan itu karena sudah mengecek," ucapnya.

Menhub mencontohkan ada masalah dalam pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau infrastructure maintenance and operation/IMO kereta api. 

“Mestinya diterima Rp500 miliar untuk (IMO) kereta, tapi tidak diterima. Saya akan besok konsultasi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal ini supaya penyerapan naik," bilangnya.(Z-8)