visitaaponce.com

PROGRAM ketahanan pangan nasional dinilai bermasalah karena tidak dikelola dengan baik. Pemerintah saat ini dinilai terlalu fokus memperbanyak proyek melalui food estate.

"Pendekatannya lebih banyak berorientasi proyek, yaitu industrialisasi pertanian untuk menggenjot lumbung pangan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek historis subyek petani yang akan mengerjakannya, maupun pertanian kultural yang mendasari para petani lokal bekerja," kata juru bicara pasangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar Surya Tjandra melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat (1/12).

Baca juga: Tolak Food Estate, Anies: Bangun Petani Tradisional, Jangan Dimatikan

Pernyataan Surya untuk merespons ucapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengkritik contract farming karena tak memberikan hak tanah pada petani. Menurut Surya, Airlangga tak memahami konsep yang dicetuskan Anies Baswedan yang mengusung nilai tambah terkait pendapatan petani.

Surya mengatakan proyek food estate di Kalimantan Tengah yang digadang pemerintah saat ini telah mengeliminasi petani lokal. Politisi, yayasan, dan pengusaha lebih diuntungkan dengan proyek tersebut dengan dalih pengelolaan tanah negara.

"Petani juga tidak punya lahan sendiri, mereka pekerja. Tanahnya tanah negara, yang menurut laporan media pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Agro Industri Nasional (Agrinas), yang menurut laporan media yang sama, isinya adalah orang-orang yang dekat Menteri Pertahanan Prabowo. Masak Pak Menko Airlangga tidak tahu itu?” tandas Surya.

Baca juga: Anies bakal Tinggalkan Program Food Estate karena Rusak Lingkungan

Sementara itu, program food estate di Merauke, Papua menggunakan hutan yang tidak produktif. Pola pangan diyakini bakal mengeras dan membuat kesehatan masyarakat terganggu.

"Sungguh tragis nasib masyarakat Marind Anim di Merauke sana, sudah akses terhadap hutannya dihapus, pola pangan mereka dipaksa berubah secara cepat, akibatnya mereka amat merugikan," ujar Surya.

Selain justru tidak berpihak kepada petani lokal, lanjut Surya, kebanyakan hasil proyek food estate saat ini amat rendah. Surya memaparkan contoh data proyek food estate di Merauke, Papua yang dibuka sejak 2011. D 1,23 juta hektar kawasan hutan hanya 400 hektar yang masih berjalan. Sedangkan di Ketapang, Kalimantan Barat yang dikerjakan sejak 2013, kata dia,  dari 886.959 hektar, pemerintah baru sanggup mengusahakan 100.000 hektar.

“Sekarang pemerintah kembali mau membuka hutan dan menjadikannya food estate. Masalahnya hutan dan kayunya sudah lenyap, food estate yang dijanjikan tidak juga jelas perkembangannya. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya, ini proyek bangun food estate, atau strategi sekelompok orang mendapat kayu secara cepat dan menguntungkan?” cetusnya.

Surya menambahkan adanya masalah krusial lain dari proyek food estate saat ini adalah hilangnya posisi subyek, yaitu masyarakat petani itu sendiri. Orientasi proyek. Sambungnya, mengakibatkan food estate hanya dinilai dari luasnya, jumlah investasi, modal kerja, dan sarana produksi.

“Dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk Pemerintah, petani menjadi pekerjanya. Budaya pertanian dan karakter ekosistem setempat justru malah tidak dipertimbangkan, kearifan lokal dan nilai-nilai pertanian kultural dipinggirkan”, ujar dia.

Alih-alih membangun food estate baru yang merusak hutan dan berpotensi kembali gagal, kata Surya, paslon Amin akan memulai dengan mendorong maksimalisasi dan perlindungan lahan pertanian produktif yang sudah ada saat ini di Indonesia, terutama di daerah-daerah lumbung pangan.

“Anies Baswedan ingin mengoreksi kebijakan yang tidak tepat tersebut, dan ingin mengembalikan kedaulatan petani sebagai subyek utama. Kearifan lokal dan pertanian kultural menjadi pedoman bagi pemerintah untuk bekerja. Ukuran keberhasilannya adalah kalau mereka berhasil dimuliakan, dengan kita bisa memperkuat ketahanan pangan, petani lokal sejahtera,” pungkas Surya. (P-3)