visitaaponce.com

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa kiriman uang dari pekerja migran ke Indonesia atau remitansi berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan, terutama bagi keluarga pekerja migran tersebut.

"Pekerja migran berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan sebesar 0,87-1,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Pencanangan Kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional untuk Indonesia Emas 2045, Rabu (20/12).

Dia mengutip laporan Bank Dunia, bahwa untuk kategori pekerja migran berkeahlian rendah atau low skilled migrant dari Indonesia yang bermigrasi ke Amerika Serikat mampu meningkatkan penghasilan hingga 500 persen.

Baca juga: APJATI Soroti Regulasi Pengiriman Tenaga Ahli dan Profesional ke Luar Negeri

Dari laporan Bank Dunia tersebut, disebutkan uang yang dikirim oleh pekerja migran ke keluarga yang ditinggalkan, berdampak pada penurunan kemiskinan di negara pekerja migran tersebut tinggal, terutama di wilayah kantong migran.

Artinya selain pekerja migran bermigrasi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, apa yang mereka lakukan juga berdampak dampak lanjutan terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Baca juga: Nilai Ekspor November 2023 Turun Jadi US$22 Miliar

“Sebab gajinya ditransfer ke keluarga tersebut. Sehingga bisa keluar dari jebakan kemiskinan,” kata Amalia.

Amalia mencontohkan, remitansi dari warga negara Nepal yang bekerja di Arab dan Malaysia mampu mengurangi kemiskinan hingga 40% dalam kurun waktu 2001-2011.

Di Indonesia, rumah tangga yang menerima remitansi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menjadi miskin. Ini akibat adanya peningkatan konsumsi dan kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan keluarga yang tidak mendapatkan remitansi.

Deputi Bidang Statistik Sosial Ateng Hartono menyebutkan dari studi yang ada, remitansi berkontribusi sebesar 0,86% hingga 1,07% terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) untuk kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

Untuk itu, pencanangan kolaborasi dalam portal Satu Data Migrasi Internasional (SDMI), akan membantu pemetaan pekerja migran.

“Melalui kolaborasi portal ini kami bisa untuk memetakan, belum dihitung secara detailnya. Namun, menurut bank dunia kontribusinya besar,” kata Ateng.

Dalam laporan Bank Dunia, tercatat migrasi paling banyak dilakukan oleh penduduk dari negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah menuju negara maju atau yang lebih baik.

Per 2020, Bank Dunia melaporkan jumlah orang yang datang ke negara berpendapatan tinggi meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan data 1960. Di mana negara tujuan utama pekerja migran adalah Gulf Cooperation Council (GCC) yang 88% nya ke Arab Saudi.

Sementara low skilled-migrant dari Indonesia yang bermigrasi ke Amerika Serikat ternyata mampu meningkatkan penghasilannya hingga 500% dibandingkan kalau mereka tidak melakukan migrasi.

Adapun, Bank Dunia mencatat per 2017 terdapat 9 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. Namun, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hanya mencatat 4,76 juta PMI legal sepanjang 2007 hingga Juli 2023.

Satu Data Migrasi Internasional

Pada kesempatan yang sama, BPS resmi menginisiasi Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) sebagai upaya mencapai Indonesia Emas 2045 dengan semangat kolaborasi.

"SDMI adalah suatu kebijakan tata kelola data migrasi internasional untuk menghasilkan data migrasi internasional Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Kementerian/Lembaga (K/L)," kata Amalia.

Pertama, kontribusi dalam prioritas Presiden 2019-2024 dan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya pengentasan kemiskinan dan digitalisasi administrasi pemerintah.

SDMI juga mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia serta pengawasan dan pelayanan WNA.

"Bukan hanya berkontribusi terhadap pembangunan, melainkan juga SDMI berperan penting dalam mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 8.8 untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja, serta target 10.7 untuk memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala, dan bertanggung jawab," kata Amalia.

SDMI turut mendukung Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Cluster 4, dengan menyediakan data bagi K/L untuk mendukung evidence-based policy serta bagi masyarakat/peneliti/akademisi untuk berbagai keperluan.

"Pencanangan SDMI merupakan kolaborasi yang tidak kurang dari 21 kementerian lembaga, 3 lembaga internasional, dan juga 2 lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan 2 perwakilan RI di luar negeri. Ini kolaborasi yang luar biasa, yang tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga masyarakat," kata Amalia. (Z-7)