Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan
![Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/07/ac809628342129fbe62ff87b14e225a0.jpg)
KOORDINATOR advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat pemerintah tidak optimal menekan tingkat kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dikisaran 6,5%- 7,5%. Namun, selama empat tahun terakhir presentase penduduk miskin tidak pernah di bawah 9%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Penurunan angka kemiskinan secara tahunan (year on year/yoy) hanya 680 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menyusut 1,14 juta orang atau 0,54% terhadap September 2022.
"Pemerintah masih kurang berhasil menekan angka kemiskinan sampai saat ini," ujar Timboel saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).
Baca juga : Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T
Dia pun mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mana sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) Sepanjang 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp443,4 triliun untuk perlinsos.
"Ini patut kita pertanyakan anggaran tersebut digunakan untuk apa saja? Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan," imbuhnya.
Timboel menilai penurunan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir didorong aktivitas pemilu karena banyaknya uang beredar dan pemberian bansos yang masif dari pemerintah. Untuk alokasi perlinsos tahun ini yang dianggarkan APBN 2024 mencapai Rp496 triliun dengan Rp97 triliun di antaranya untuk bansos.
Baca juga : Pemda DIY Perlu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Guna Tekan Angka Kemiskinan
"Penurunan angka kemiskinan ini karena faktor pemilu dan bansos-bansos yang diberikan. Namun, penurunan ini tidak signifikan, tidak solid," ucapnya.
Koordinator advokasi BPJS Watch juga menyoroti perihal tingkat kemiskinan di perkotaan. Laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09% menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 12,22%.
"Ini karena banyak masyarakat di perkotaan yang bekerja di sektor informal. Jadi, penurunan kemiskinan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Z-6)
Terkini Lainnya
Pemprov Jateng Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan jadi 0,30 Persen
Harga Pangan Melonjak, Garis Kemiskinan Maret Naik
BPS: Rasio Gini Maret Turun Tipis
BPS Catat Deflasi 0,08% pada Juni 2024
BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
4 BUMN dan Bank Tanah Diusulkan Dapat PMN Rp6,1 Triliun
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat
Pembiayaan Utang hingga Mei 2024 Capai Rp132,2 Triliun
Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun
Pemerintah Pastikan Belum Ada Pembahasan Penaikan Harga BBM
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap