visitaaponce.com

Garis Kemiskinan RI Naik Diduga Gara-gara Bansos

Garis Kemiskinan RI Naik Diduga Gara-gara Bansos
Petugas memotret warga yang telah menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Utama, Bandung, Jawa Barat.(ANTARA/RAISAN AL FARISI)

PAKAR pembangunan sosial dan kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi menduga naiknya angka garis kemiskinan selama setahun terakhir didorong faktor banyaknya bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah. Program bansos itu antara lain Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan. Jumlah ini naik 5,9% dibandingkan Maret 2023 dengan Rp550.458 per kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan pengukuran pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Bila penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

"Dengan banyaknya bansos yang diberikan pemerintah, maka daya beli bisa meningkat dan itu berpengaruh ke pengeluaran masyarakat," ungkap Tadjuddin saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).

Baca juga : Bansos telah Ditunggangi Kepentingan Politik

Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin di Tanah Air menurun 680 ribu. Tingkat kemiskinan di Maret 2024 sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun 0,33% dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang.

Tadjuddin menyebut selain bansos, aktivitas kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga ditengarai mendorong peningkatan belanja masyarakat dengan perputaran uang yang lebih besar daripada kondisi biasanya.

"Pada saat Pemilu banyak uang beredar di lapisan masyarakat bawah, namun sifatnya hanya sesaat," ucapnya.

Tadjuddin mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan jangka panjang untuk pengentasan angka kemiskinan. Pasalnya, dia memprediksi pemerintah akan kesulitan mengejar target tingkat kemiskinan di kisaran 7,5% dengan berbagai faktor yang ada.

"Saya kira target itu tidak masuk akal karena memang sulit menurunkan level 1% saja," pungkasnya. (Ins)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat