Airlangga Hartarto Akui Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos
PEMERINTAH baru saja melakukan pemblokiran anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp50,14 triliun di tahun 2024, melalui kebijakan automatic adjustment.
Automatic adjustment adalah mengalihkan sejumlah anggaran belanja di kementerian/lembaga yang tidak prioritas ke prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan dana yang terkumpul dari kebijakan automatic adjustment akan digunakan untuk mempertebal anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.
Baca juga : Ambisi Jokowi Menangkan Gibran, Naikkan Gaji ASN hingga Tingkatkan Anggaran Bansos
"Nanti itu (sumber dana untuk bansos Rp600 ribu dan subsidi pupuk) tekniknya ada macam-macam. Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga di Jakarta, Senin (5/2).
Airlangga juga mengatakan anggaran untuk subsidi pupuk perlu ditambah karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.
"Kemarin dengan dana yang ada Rp26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani. Kita harus menambahkannya untuk 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp14 triliun," kata Airlangga.
Baca juga : Rachmat Gobel Terus Gelorakan Edukasi Politik Bermoral
Kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Sehingga, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro membenarkan hal itu. Menurutnya, kebijakan automatic adjustment dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi di tahun ini.
“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tentang automatic adjustment tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024," kata Deni melalui keterangannya, Jumat (2/2). (Z-5)
Terkini Lainnya
Kemenkeu belum Bisa Pastikan Nasib Anggaran K/L Tahun Depan
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Penjabat Bupati Deiyai Elimelek Minta Perangkat Kampung Pahami Regulasi Kelola Anggaran
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
Pentingnya Intervensi Dana Desa untuk Turunkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Kebijakan HGT untuk 7 Sektor Dilanjutkan, dari Pupuk hingga Karet
Bamsoet Ungkap Rencana Maju Menjadi Ketum Golkar
Ini Jurus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Keluarkan Indonesia dari Middle Income Trap
Airlangga: Lewat Ekonomi Hijau, RI Dapat Keluar dari Middle Income Trap
Apindo Sebut PHK di Industri TPT Belum Berakhir
Golkar Optimis Berkoalisi dengan Gerindra dalam Pilkada DKI
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap