Kemenkeu Masuknya Program Presiden Terpilih ke RAPBN 2025 adalah Hal Wajar
![Kemenkeu: Masuknya Program Presiden Terpilih ke RAPBN 2025 adalah Hal Wajar](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/e05b4413bb8139205424fd967ec62c09.jpg)
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan dimasukkannya program-program presiden terpilih di Pilpres 2024 ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah hal yang wajar dan realistis. Pasalnya, pada tahun depan, APBN akan dijalankan oleh pemerintahan baru.
"APBN 2025 bertepatan dengan transisi pemerintahan di 2024. Ini mirip dengan 2014, saat transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi. Proses koordinasi dan komunikasi secara intens terjadi, justru demi memastikan keberlanjutan," kata Yustinus melalui akun X pribadinya, Rabu (6/3).
Kemenkeu pun memastikan penyusunan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat. Ia jgua meminta publik untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN 2025 dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Baca juga : Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
Sembari menunggu hasil Pemilu 2024 yang akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah tetap melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan. Penyusunan itu dipimpin Presiden Joko Widodo yang di dalamnya membahas mengenai asumsi, proyeksi, dan indikator ekonomi.
"Tentu dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat," terang Yustinus.
Penyusunan dimulai dari internal pemerintah melalui penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional; penyusunan kapasitas fiskal; peninjauan baseline/angka dasar K/L; penyampaian KEM PPKF dan Ketersediaan Anggaran ke Presiden pada Maret.
Kemudian penyusunan pagu indikatif pada Maret; penyusunan pagu anggaran pada akhir Juni, setelah pembicaraan pendahuluan dengan DPR; penelahaan RKA-KL (akhir Juli), Penyusunan Nota Keuangan di awal Agustus; dan penerbitan Perpres rincian APBN TA 2025 setelah ditetapkan sebagai UU).
Sedangkan proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan dimulai pada minggu ketiga Mei dengan agenda pertama, yaitu penyampaian KEM PPKF ke DPR; lalu pembicaraan pendahuluan RAPBN pada Mei-Juni; penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR; pembahasan RUU APBN 2025 & NK pada Agustus-September; dan enetapan APBN TA 2025 di Oktober. (Z-11)
Terkini Lainnya
Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan
4 BUMN dan Bank Tanah Diusulkan Dapat PMN Rp6,1 Triliun
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat
Pembiayaan Utang hingga Mei 2024 Capai Rp132,2 Triliun
Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun
Pemerintah Pastikan Belum Ada Pembahasan Penaikan Harga BBM
Jokowi Minta Seluruh Visi Misi Prabowo Masuk ke APBN 2025
Pemerintah Alokasikan Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis
DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Sektor ESDM untuk RAPBN 2025
Bappenas Usul Besaran Defisit dalam RAPBN 2025
DPR Gelar Rapat Paripurna, Ada 172 Anggota Izin
Kemenkeu Susun RAPBN 2025 untuk Pemerintahan Baru
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap