Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
![Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/05587613a38d3a212e9821b4895fe578.jpg)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa dari sisi belanja pemerintah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat sebesar Rp1.572,2 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp768,7 triliun atau 76,8% dari total pagu yang sudah ditetapkan bagi seluruh kementerian dan lembaga.
"Ini artinya 70% dari total pagu anggaran untuk tahun ini sudah terbelanjakan," ucapnya dikutip dari Youtube Kementerian Keuangan pada Sabtu (25/11). "Ini terutama belanja yang cukup terlihat ialah pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos," ujarnya.
Untuk belanja non-K/L yang biasanya untuk pembayaran subsidi, kompensasi untuk BBM listrik, program kartu prakerja, subsidi pupuk, dan pembayaran pensiun per 31 Oktober 2023 mencapai Rp803,6 triliun atau 64,5% dari pagu. Angka ini dinilai menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu di periode yang sama dimana mencapai mencapai Rp917,3 triliun.
Baca juga: Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian
"Nah dengan total belanja Rp1.572,2 triliun sebetulnya belanja pemerintah pusat dibandingkan tahun lalu ialah turun 5,9%. Oleh karena itu, penting pada November-Desember ini belanja kementerian/lembaga dan belanja non-K/L nanti semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa merealisasi seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN," pesannya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa serapan belanja pemerintah pusat yang turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan oleh komponen belanja non-K/L yang menurun.
Baca juga: Serapan Belanja Belum Optimal Jelang Tutup Tahun Anggaran
"Ini terutama untuk kompensasi pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan PLN itu lebih kecil daripada tahun lalu. Jadi ini karena harga komoditas migasnya sendiri memang menurun dibanding tahun lalu sehingga pressure juga kepada Pertamina maupun PLN untuk likuiditasnya dan sebagainya jauh lebih rendah daripada tahun lalu karena itu kita juga menakar, mengukur pembayaran kompensasi ini," ungkapnya. (Z-2)
Terkini Lainnya
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Pengelola KEK Nongsa Digital Park Apresiasi Layanan Responsif Bea Cukai
Menkeu: Perkuat Sinergi Tingkatkan Investasi Hijau
Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP
Gubernur BI Lapor Ke Presiden, Nilai Tukar Rupiah Segera Menguat
Ke Mana Larinya Iuran Tapera?
Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan
4 BUMN dan Bank Tanah Diusulkan Dapat PMN Rp6,1 Triliun
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat
Pembiayaan Utang hingga Mei 2024 Capai Rp132,2 Triliun
Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun
Pemerintah Pastikan Belum Ada Pembahasan Penaikan Harga BBM
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap