KPK Didesak Tindaklanjuti Laporan Dugaan Demurrage Beras
![KPK Didesak Tindaklanjuti Laporan Dugaan Demurrage Beras](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/07/e19b4721542f6f042c2a8d492b5a8c6b.png)
KOMISI Pemberantasan Korupsi didesak menindaklanjuti laporan terkait dugaan rasuah dalam kejadian demurrage beras, beberapa waktu lalu. Kerugian negara yang tidak sedikit diminta jadi pemacu Lembaga Antirasuah bergerak cepat.
“Mendesak Ketua KPK RI untuk menindaklanjuti laporan,” kata Koordinator Studi Demokrasi Indonesia (SDR) Fauzan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6).
KPK didesak memanggil sejumlah pejabat yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejadian demurrage beras itu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi diminta dipanggil untuk diklarifikasi.
Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun gunung atas kejadian tersebut. Kepala Negara disarankan mengaudit pengadaan beras di Indonesia.
“Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” ujar Fauzan.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK usai adanya kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).
Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.
KPK diharap menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait diharap diklarifikasi lebih lanjut. (Medcom.id/Nov)
Terkini Lainnya
DPR: Tarif Bea Masuk 200 Persen Sebaiknya Tidak Berlaku untuk Semua Jenis Industri
APSyFI: Penetapan Bea Masuk 200% untuk Beberapa Produk Impor bukan Kebijakan yang Paten
Ini Dampak Bea Masuk 200 Persen untuk Beberapa Produk Impor
Komisi IV DPR Bakal Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras
Tujuh Komoditas Impor Bakal Dikenai Bea Masuk
Asosiasi Pengusaha Ritel Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal
KPK Siap Turun Tangan Dalami Persoalan Demurrage Beras Bulog
MAKI Sebut Perseteruan Antara Dewas KPK dan Wakil Pimpinan KPK akan Ganggu Kerja Pemberantasan Korupsi
KPK Periksa Cak Imin, PKB: Mudah-Mudahan Dugaan Penjegalan Tidak Benar
KPK Minim Prestasi karena Disusupi Kuda Troya
Hakim Gazalba Saleh Panik Hapus Pesan Usai OTT di MA, KPK: Bukti Jejak Digital
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap