visitaaponce.com

BKKBN Tingkatkan Akurasi Tiga Metode Pengukuran Stunting

BKKBN Tingkatkan Akurasi Tiga Metode Pengukuran Stunting
Kader PKK mengukur lingkar kepala balita di posyandu.(Antara)

PENGUATAN sistem, data, informasi, riset dan inovasi merupakan pilar kelima dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai akurasi data pengukuran stunting sangat penting sebagai tolok ukur percepatan penurunan stunting.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan saat ini ada tiga metode pengukuran stunting yang digunakan. Pada 2022, ketiga alat ukur stunting tengah diperkuat, baik metodenya maupun cakupan pengukuran.

"Hasil pengukuran data stunting ini betul-betul akurat. Ketiga metode pengukuran stunting itu Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), yang keduanya dari Kementerian Kesehatan. Serta, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional," jelas Hasto, Jumat (19/8).

Baca juga: Kerja Sama Menurunkan Prevalensi Stunting 3% di Tahun 2022

Menurutnya, ketiga alat pengukuran stunting tersebut memiliki metode yang berbeda. Oleh karena itu, pengunaan ketiga metode tersebut akan melengkapi pengukuran prevalensi stunting untuk mencapai target 14% pada 2024.

“SSGI representasi untuk provinsi itu sangat bagus, karena bloknya sangat cukup. Perlu kajian dan penguatan kembali. Untuk tiap kabupaten/kota itu belum tentu terwakili dengan baik. Tergantung blok sensusnya kabupaten tersebut kena berapa,” imbuh Hasto.

Sumber data selanjutnya, yakni aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) hasil penimbangan di posyandu. Adapun kelemahannya ialah penyimpangan atau perbedaan data).

Menurutnya, agar hasil pengukuran e-PPGBM lebih akurat, bayi yang ditimbang di setiap posyandu harus lebih dari 90%. Sekretaris Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Yudo Baskara menyebut SDKI merupakan peralihan dari BKKBN, setelah proses integrasi unit litbang dari kementerian/Lembaga bergabung dengan BRIN.

Baca juga: Tingkat Obesitas Balita Indonesia Kian Menantang

Adapun SDKI dilakukan setiap 5 tahun sekali, yaitu untuk memperoleh informasi kependudukan dan kesehatan masyarakat dengan estimasi sampai level provinsi.

Persiapan SDKI 2022 sudah dilaksanakan oleh BKKBN, yang bekerja sama dengan BPS. Adapun dokumen yang sudah dihasilkan pada tahap persiapan SDKI 2022, yakni empat kuesioner dan 14 buku pedoman.

"Sampel SDKI 2022 direncanakan sebanyak 2.080 blok sensus. Sementara itu, kerangka sampel SDKI 2022 akan menggunakan Master Sampel Blok Sensus dari hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 (SPLF 2020)," papar Yudo.(OL-11)
 

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Tesa Oktiana Surbakti

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat