DPR Perlu Adanya Konservasi Berbasis Komunitas dalam Pengelolaan TN Komodo
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyatakan penting adanya pelibatan masyarakat sekitar dalam pariwisata Taman Nasional (TN) Komodo.
Menurutnya, dalam pariwisata taman nasional terutama TN Komodo terdapat dua kata kunci, yakni pariwisata berbasis komunitas dan pariwisata berbasis konservasi. Untuk itu, ia menilai perlu adanya konservasi berbasis komunitas dalam pengelolaan wisata TN Komodo.
“Jadi bicara pariwisata di taman nasional, itu apalagi di Taman Nasional Komodo, kata kuncinya itu adalah pariwisata berbasis komunitas dan yang kedua pariwisata berbasis konservasi. Jadi ada kata kunci pelibatan partisipatoris masyarakat,” kata Ansy Lema, sapaan akrabnya, seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/8)
Ansy Lema menyatakan bahwa profit oleh korporasi itu merupakan hal yang biasa, tetapi benefit untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur juga menjadi hal yang cukup penting. Masyarakat yang hidup dari Taman Nasional Komodo juga dinilai punya kepentingan untuk menjaga konservasi.
“Silakan ada bisnis di Taman Nasional, karena ada pariwisata di sana. Tapi jangan semata-mata korporasi mendapatkan profit, lalu kemudian masyarakat dipinggirkan atau dimarjinalkan,” tegas politikus PDI-Perjuangan ini.
Baca juga: Pemerintah Rapikan Infrastruktur Wisata Taman Nasional Komodo
“Kalau alamnya, habitatnya, ekosistemnya lestari, terjaga baik, konservasi berjalan, mereka juga akan hidup dari sana. Tetapi kalau seandainya konservasi ini rusak alamnya, rusak ekosistemnya terancam, tentu ini juga akan merugikan masyarakat," jelasnya.
"Jadi salah kalau menganggap bahwa masyarakat tidak punya kepentingan terhadap pelestarian habitat ekosistem dan kepentingan konservasi ini. Masyarakat berkepentingan karena mereka hanya hidup dari konservasi ini. Maka ya konservasi berbasis komunitas itu perlu sekali,” ujar Ansy Lema.
Ansy Lema juga menyoroti adanya monopoli yang dilakukan oleh satu korporasi terhadap pariwisata Taman Nasional Komodo.
Ia menilai ada pesan kuat adanya monopoli yang dilakukan oleh pihak tertentu atas adanya tarif paket wisata Taman Nasional Komodo. Dan ini yang dikritisi oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.
“Monopoli (bisnis) itu secara undang-undang tidak bisa dibenarkan, ada undang-undang anti monopoli, ada undang-undang menyangkut persaingan usaha yang sehat, bahkan lembaga negara ada yang namanya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Karena itu, tidak bisa kemudian ada satu pihak, korporasi atau perusahaan yang memonopoli, yang menjual paket wisata ke sejumlah destinasi itu. Itulah yang sebenarnya merupakan pangkal kritik dari masyarakat dan pelaku pariwisata,” tutur Ansy Lema.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II itu pun menegaskan mengenai hasil kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen KLHK dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk memberikan keterangan terkait dengan lokus kewenangan yang ada di KLHK atas Taman Nasional Komodo, dan yang kedua bahwa harus ada kajian ilmiah yang komprehensif untuk menentukan kebijakan atas kenaikan tarif pariwisata Taman Nasional Komodo.
“Yang pertama itu menegaskan bahwa lokus wewenang dan tanggung jawab (TN Komodo) itu ada di KLHK. Yang kedua KLHK harus mengkaji ulang dasar kenaikan tarif ini. Dasar kenaikan tarif itu harus berdasarkan kebutuhan berapa per tahun dana konservasi itu dibutuhkan untuk Taman Nasional Komodo? Lalu sumber pendanaannya dari mana? Lalu dana konservasi yang dipakai untuk per tahun itu digunakan untuk item-item apa saja? Dan ini semua harus bisa dijelaskan secara terbuka kepada DPR,” kata Ansy Lema.(RO/OL-09)
Terkini Lainnya
IWAPI dan KLHK Menyerahkan Bantuan Motor Sampah untuk Pengelolaan Sampah dan Penghijauan
KLHK Tetapkan Bos Tambang Pasir Ilegal di TN Halimun Salak sebagai Tersangka
Indonesia Diapresiasi karena Gunakan Teknologi untuk Pantau Hutan Dan Karhutla
KLHK dan Norwegia Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Hutan Lestari
2 Ton Alat Kesehatan Bermerkuri Ditarik dari Faskes di Bali
KLHK Tingkatkan Kapasitas Manggala Agni untuk Tangani Karhutla
Libur Telah Tiba, Yuk Bikin Rencana Mau ke Mana
Delegasi AMMTC Bersama Polri Tanam Pohon di Taman Nasional Komodo
East Ventures Tanam 5.000 Mangrove di Taman Nasional Komodo
Bawa Turis Malaysia, Kapal Tenggelam di Perairan TN Komodo
Pelaku Wisata Keluhkan Manajemen PT Flobamor di Pulau Komodo
KLHK: Penutupan Pulau Komodo Tunggu Kajian
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap