DPR Minta Pemerintah Mutakhirkan Data BLT BBM Agar Tepat Sasaran
![DPR Minta Pemerintah Mutakhirkan Data BLT BBM Agar Tepat Sasaran](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/09/b4c3c9db3aacdd58a3a0765445fca370.jpg)
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), agar akurat dan tepat sasaran.
Agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial (bansos) masyarakat berpenghasilan rendah tidak terdampak terlalu dalam atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus dapat menekan dan mengendalikan dampak tersebut," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/9).
Baca juga: Dosen Vokasi UI Edukasi Pengembangan Desa Wisata Pulau Rinca
Politisi Partai Golkar itu mengatakan BLT BBM yang dilakukan dengan cash transfer dipastikan penggunaannya untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, Ace meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat.
Untuk memastikan validasi data penerima BLT BBM, maka Kemensos perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait lain guna menuntaskan persoalan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data bantuan sosial tersebut.
"DTKS ini dikelola Kementerian Sosial dan digunakan bukan hanya untuk Kementerian Sosial saja, namun juga digunakan kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan untuk BPJS, Kementerian ESDM untuk subsidi listrik, dan lain-lain," tutur Ace.
Dirinya mengatakan agar ada pendekatan integratif dan komprehensif dalam hal pemutakhiran data, maka Kemensos harus memadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak terkecuali, kata Ace, mendorong peran pemerintah daerah (pemda) agar lebih proaktif dalam melakukan verifikasi maupun validasi DTKS.
Selain itu, Kemensos harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar pemda turut serta melakukan pendataan penerima bantuan sosial tersebut.
"Hal ini dilakukan agar bansos BLT BBM betul-betul tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang memang membutuhkan,” pungkasnya. (H-3)
Terkini Lainnya
Ketua KPU Terlibat Kasus Asusila, Puan Maharani : Masalah Serius Harus Dievaluasi
Permasalahan Berulang, Transparansi Pelaksanaan PPDB Harus Ditingkatkan
KPU Tunggu Keppres Pemberhentian Hasyim untuk Tentukan Ketua Definitif
DPR Didorong Gelar Pansus Usut Dugaan Skandal Impor Beras
Formappi: Ruang Sidang DPR Sepi Potret Malasnya Anggota DPR Bekerja
KPK Buka Penyelidikan Kasus Korupsi, Seret Anggota DPR RI dan BPK
Pemprov Beberkan Alasan Penerima KJMU Dicabut, Disdik : Judi Online Salah Satunya
Kemensos Klaim DTKS yang Jadi Acuan Penerima Bansos Selalu Diperbaharui Setiap Bulan
Pemerintah akan Perbaiki Data dan Penyaluran Bansos
Kemensos Bantah Adanya Pejabat Eselon I Kementerian yang Terima Bansos
BPJS Kesehatan: Peserta PBI 96 Juta Jiwa, Turun Dibandingkan 2022 111 Juta
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap