visitaaponce.com

Surveilans Ambruk, Pemerintah Perlu Tingkatkan Testing dan Tracing

Surveilans Ambruk, Pemerintah Perlu Tingkatkan Testing dan Tracing
Petugas kesehatan melakukan tes antigen kepada wartawan yang bertugas meliput kegiatan G20 di Nusa Dua Bali, Minggu (13/11/2022)(MI/AGUNG WIBOWO)

EPIDEMIOLOG dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai saat ini surveilans di Indonesia sedang ambruk.

Hal tersebut dikarenakan masyarakat mulai tidak peduli dengan covid-19, banyak lokasi yang telah menutup kegiatan PCR atau antigen sehingga sulit melakukan pemeriksaan di provinsi atau kabupaten/kota tidak semasif sebelumnya. Kemudian kontak tracing masih sangat lemah sehingga jika ada kasus tidak dilakukan kontak tracing.

"Dengan lemahnya surveilans tersebut sulit menyatakan kasus yang tepat untuk saat ini berapa, jika kasus hari bertambah 1.000 orang maka tidak valid. Karena itu jika pemerintah mau memutuskan untuk wabah covid-19 maka harus melakukan survei antigen dulu," kata Tri saat dihubungi, Selasa (27/12).

Baca juga: Sejuta Manfaat Vitamin K dan Bahaya Kekurangannya

Survei antigen ini sekaligus untuk melihat varian yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu diatur apakah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk dihentikan di beberapa provinsi atau di seluruh wilayah.

Selain itu melihat situasi covid-19 dunia saat ini, Tri menilai pemerintah jangan terlalu terpaku dengan situasi di Tiongkok. Namun harus memiliki dasar yang kuat seperti survei antigen, melihat varian apa saat ini, dan sebagainya. Sehingga kita tidak lagi melihat kondisi di Tiongkok.

"Pemerintah bisa menetapkan PPKM dihentikan di provinsi tertentu saja dan dilanjutkan di provinsi yang kasusnya masih tinggi, jika diberlakukan di semua provinsi maka covid-19 bisa dijadikan sebagai penyakit umum dengan catatan orang yang tervaksinasi dosis lengkap sudah 98% sehingga kalaupun ada kasus selanjutnya sudah ringan," ujarnya.

"Dengan demikian pemerintah bisa menetapkan bahwa covid-19 sebagai penyakit umum. Kemudian mengikuti PPKM dihentikan di beberapa provinsi yang memiliki tingkat surveilans tinggi," pungkasnya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat