Komunikasi Publik Harus Disesuaikan dengan Perkembangan Zaman
DALAM rangka merayakan ulang tahun yang ketiga, Alika Communication menghadirkan acara webinar bertajuk “Komunikasi Publik Ala Pemerintah.”
Acara ini diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom pada Jumat (27/1) dan dihadiri lebih dari 40 peserta.
Webinar ini diisi oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bey Triadi Machmudin selaku Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara dan Alia Karenina selaku Juru Bicara (Jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan CEO Alika Communication.
Bey Triadi menjelaskan, dalam menjalankan komunikasi publik terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, seperti bahasa pemerintah yang terkesan kaku dan formal.
"Sehingga membuat masyarakat sulit memahami pesan yang disampaikan hingga tingginya masyarakat yang tidak percaya dengan informasi yang disampaikan pemerintah," ucap Bey.
Sehingga, lanjut Bey, pentingnya bagi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Baca juga: Pengaruh Budaya Luar dari Media Sosial, Tantangan Praktisi Komunikasi
“Saat ini dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu menyampaikan pesan secara kekinian dengan tujuan untuk mengkomunikasikan capaian dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," terang Bey.
"Hal tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada publik serta terjalinnya komunikasi dua arah.” papar Bey.
Lebih lanjut, Alia Karenina menambahkan, di dalam instansi pemerintah ada tugas utama public relations (PR) yang dijalankan.
“PR di dalam instansi pemerintah memiliki dua tugas utama, yaitu membangun dan menjaga reputasi instansi, serta menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah agar dapat diterima dengan baik oleh publik.” Tuturnya.
Alia juga menilai pemerintah perlu menyesuaikan gaya komunikasi melalui media sosial, seperti Youtube, TikTok, Instagram, dan lainnya.
Di akhir acara, webinar ini menghasilkan tiga hal, yaitu: pertama, memberikan gambaran sudut pandang dari praktisi PR dalam pemerintahan dalam pengelolaan informasi untuk menanggapi isu yang beredar di publik.
Kedua, dari sisi pemerintah perlunya untuk menyesuaikan gaya komunikasi kepada masyarakat untuk meminimalisir informasi yang salah.
Terakhir, masyarakat diharapkan dapat lebih cerdas dalam menanggapi isu yang beredar, memperbanyak sumber bacaan khususnya dari media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers, dan dapat memilah informasi yang benar. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
TNI Kaji Perubahan Nama Puspen TNI Jadi Puskominfo
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Peran Public Relation bukan Sekadar Penyampai Pesan
Hubungan Britney Spears dengan Putra-putranya Mulai Membaik
Fakta Mengenai Asteroid Apophis dan Pendekatannya yang Memecahkan Rekor pada 2029
Pelaku Perikanan Tangkap di Timika Diimbau Perhatikan Rute Kabel Laut
Pembiayaan Utang hingga Mei 2024 Capai Rp132,2 Triliun
Rasio Bidan Dinilai Cukup, Pemerintah Nilai Hanya Perlu Pemerataan
Penentuan Status Kratom Berdampak Terhadap Perekonomian Petani
Tapera Disebut Lebih Untungkan Pemerintah daripada Pekerja dan Pelaku Usaha
Wapres Minta Orang Asli Papua Dilibatkan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Terima Salinan, KPU bakal Bahas Putusan MA dengan DPR dan Pemerintah
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap