Kepala Perpusnas Indonesia Kekurangan 439.680 Pustakawan
![Kepala Perpusnas: Indonesia Kekurangan 439.680 Pustakawan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/04/f1c7193139cfe4cbe3bcec0914a7f2d5.jpg)
KEPALA Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebutkan Indonesia masih kekurangan pustakawan sebanyak 439.680 orang di semua jenis perpustakaan.
"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," ujar Syarif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/4).
Syarif mengatakan kebutuhan ini harus dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Perpusnas, kata dia, telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan pada 2022 untuk 31 instansi
dengan jumlah kebutuhan seluruhnya untuk 4.344 pejabat fungsional pustakawan.
"Pelaksanaan inpassing pada periode 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia," kata dia.
Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai.
Baca juga: Universitas Riau Kembangkan Software Monalaga untuk Cegah Kebakaran Gambut
"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi, maka kepercayaan masyarakat meningkat, karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan serta pustakawan kompeten dan profesional," kata dia.
Menanggapi kekurangan pustakawan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.
"Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang, yang mengatakan bahwa sumber daya pustakawan saat ini
rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun.
"Sehingga kompetensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek dan diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," kata dia.
Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, ia meminta adanya alokasi anggaran agar pengelola perpustakaan memiliki penghasilan yang lebih layak.
"Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus
diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran sehingga mereka memperoleh penghasilan yang layak," pungkasnya. (Ant/I-2)
Terkini Lainnya
Pertamina Ungkap Soal Perbaikan Fiscal Term dalam RDP dengan DPR
Komisi X Setujui Usulan Anggaran Perpusnas 2025
RDP Komisi VII: Ternyata, Hanya Produksi Migas Pertamina yang Meningkat
Evaluasi Pemilu belum Sentuh Pokok Persoalan
KPU Minta Rapat dengan DPR Dijadwalkan Ulang
Komisi X DPR Dukung Tambah Anggaran Perpusnas
RS Pemerintah Diminta Jadi Contoh Penerapan KRIS
Tinjau Kesiapan Pemilu, Komisi II DPR RI Kunjungi Purwakarta
Dibuka Oleh Ibas, DPR Gelar Bazar Murah UMKM
Satu-Satunya Masuk Fortune Global 500, Legislator Apresiasi Pertamina
Di Sumut LPG 3 Kg Aman, Wakil Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Langkah Cepat Pertamina
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap