Ketua Komisi VIII DPR Soroti Daftar Tunggu Haji di Sulsel Terlama se-Indonesia
![Ketua Komisi VIII DPR Soroti Daftar Tunggu Haji di Sulsel Terlama se-Indonesia](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/a180dcc313c016ca0cb1cf537ae11af2.jpeg)
KETUA Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyoroti daftar antrean haji di wilayah Sulawesi Selatan paling lama se-Indonesia.
Terutama, daftar tunggu pemberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), sampai 49 tahun. Memang semangat berhaji masyarakat Indonesia itu tinggi, tetapi justru menimbulkan masalah daftar antrean haji yang panjang.
“Kalau misalnya kita mendaftar hari ini, karena antreannya sangat panjang, ini berimplikasi juga pada tingginya angka Lansia. Katakanlah, saat dia mendaftar pada usia 45 tahun, terus menunggunya 30 tahun, otomatis kan waktu dia berangkat sudah lansia ini," jelas Ashabul..
Baca juga: Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak ke Arafah
"Saya pikir ini perlu menjadi perhatian bersama pemerintah dan kami di Komisi VIII DPR untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Ashabul saat mengunjungi jemaah haji embarkasi Sulawesi Selatan di Shisyah, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6).
Dorong Cari Solusi Kurangi Antrean Lama
Menurut Legislator Dapil Sulsel I Ini, pihaknya akan mendorong agar mencari solusi untuk mengurangi daftar antrean yang sangat panjang.
Mungkin nanti, daftar antreannya ke depan tidak lagi perdaerah, bisa ditarik ke tingkat provinsi. Sehingga dengan begini, setidaknya bisa mengurangi antrean daftar haji.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Buat Rekayasa Kedaruratan pada Puncak Haji Armuzna
Selain itu, ada juga kebijakan untuk yang sudah berhaji dua kali boleh berhaji lagi setelah 10 tahun. “Kita harapkan juga, bagi mereka yang sudah berhaji mungkin cukuplah kita beri kesempatan kepada saudara -saudara kita yang lain,” ucap Ashabul.
Politikus Fraksi PAN ini menambahkan, Indonesia sebetulnya juga bisa bernegoisasi mengambil kuota haji dari negara-negara lain yang tidak digunakan. Tergantung juga dengan pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak kerajaan nantinya.
Baca juga: Timwas DPR Beri Catatan Perbaikan Layanan untuk Jemaah Haji
“Tetapi perlu diingat, jika ada penambahan kuota, ini juga saling terkait dengan kesiapan pemerintah untuk memenuhi penambahan kuota tersebut. Misalnya, kesiapan untuk kateringnya, transportasi, dan kesehatan serta lainnya.” imbuh Ashabul.(R?S-4)
Terkini Lainnya
Nasib Jemaah Haji Indonesia yang Masih Dirawat di Arab Saudi, 26 Wafat dan 8 Diizinkan Pulang
Satu dari Tiga Jemaah Haji Hilang Diketemukan sudah Wafat
Beredar Layanan Katering Haji di Sosial Media, KSP Minta Jamaah Tetap Khusyuk
Begini Rincian Pergerakan Jemaah di Prosesi Haji 2023
Pemerintah Jamin Semua Jemaah Laksanakan Ibadah Haji
Jemaah Haji Dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan, Ini Ketentuannya
Klinik Kesehatan Haji Siap Sambut Jemaah Gelombang Dua
Tim Emergensi Medis, Garda Terdepan Penolong Jemaah di Jamarat
Anggota DPR RI Bantu Jemaah Lansia Tersesat di Mina
Timwas Haji DPR Nilai Tenda Haji di Arafah Terlalu Sempit Bagi Lansia
Timwas Haji DPR Soroti Kebutuhan Safari Wukuf dan Fasilitas Ramah Lansia untuk Jemaah Haji
Pantau Pelaksanaan Haji, Pimpinan DPR Tekankan Layanan untuk Jemaah
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap