Kemenkes Dorong Pengobatan Fitofarmaka Ditanggung BPJS Kesehatan
![Kemenkes Dorong Pengobatan Fitofarmaka Ditanggung BPJS Kesehatan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/10/8d5b770ce0afa93e1e135c4228c0ef9c.jpeg)
KEMENTERIAN Kesehatan mendorong pengobatan fitofarmaka (obat bahan alam yang teruji klinis) sebagai salah satu jenis obat yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Soalnya, sejak 1992 Kemenkes mengeluarkan pedoman soal fitofarmaka, 30 tahun berselang ada 26 fitofarmaka, tetapi belum ada satu pun yang masuk BPJS Kesehatan.
Itu disampaikan STAF Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Laksono Trisnantoro dalam diskusi terkait fitofarmaka yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (5/10/2023). Laksono mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menegaskan bahwa fitofarmaka bukan tergolong sebagai jamu dan obat tradisional.
Dengan status tersebut, kata dia, fitofarmaka memiliki peluang yang besar untuk digunakan secara masif dalam pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan yang didanai oleh BPJS Kesehatan. "Dengan demikian, fitofarmaka bisa menjadi bagian dari pengobatan modern dan dapat bersaing dengan obat nonherbal dengan khasiat yang sama," ujarnya.
Baca juga: 70% Masalah Stunting Bisa Diatasi dengan Meningkatkan Kompetensi Kader Posyandu
Laksono menyebutkan penggunaan fitofarmaka bisa menjadi salah satu alternatif yang lebih murah, seperti pada penyakit hipertensi dan diabetes. Industri jamu nasional saat ini diprakirakan menyentuh angka Rp20 triliun. Dengan angka tersebut, penggunaan fitofarmaka juga berpeluang mencakup segmentasi pasar BPJS dan non-BPJS.
Meskipun demikian, hingga saat ini penggunaan fitofarmaka belum menjadi jenis obat yang umum untuk diresepkan oleh dokter. Karenanya, diperlukan pemantapan dari dokter, khususnya yang berada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKTRL) untuk dapat meresepkan obat fitofarmaka kepada pasien. Dengan demikian, penggunaan fitofarmaka dapat ditanggung oleh skema pembayaran BPJS Kesehatan. "Kemantapan perlu dimulai sejak pendidikan di Fakultas Kedokteran, apakah ada materi terkait obat herbal?" katanya.
Baca juga: Update Keilmuan, Perdosri Gelar Pertemuan Ilmiah Tahunan 2023 di Malang
Menurut Laksono, hal tersebut menjadi tantangan agar fitofarmaka dapat diterima lebih luas. UU Kesehatan mestinya menjadi pemicu yang memiliki andil besar dalam rangka memperluas cakupan fitofarmaka di Indonesia. Laksono berharap penggunaan fitofarmaka yang diresepkan dapat mempercepat pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam rangka melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat. (Ant/Z-2)
Terkini Lainnya
Raih Akreditasi Paripurna, PT. Nayaka Era Husada Berhasil Kelola 6 Klinik PT.HM Sampoerna
Pemerintah Dinilai tak Serius Lindungi Data
Penegak Didorong Usut Kasus BPJS PBID di Kabupaten Malang
Sambut Hari Keluarga Nasional, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Anak-anak Kunjungi Kantor
Biduk Baru Anak Pedalaman Papua Wujudkan Mimpi Mendiang Sang Ayah
Penetapan Tarif KRIS BPJS Diharap Rampung Sebelum 1 Juli 2025
BPJS Kesehatan: Potensi Fitofarmaka yang Teruji HTA Bisa Tekan Biaya Pengobatan Nasional
Ini yang Membedakan Jamu dan Obat Fitofarmaka
Asosiasi Dokter Herbal Minta Fitofarmaka Bisa Diresepkan untuk Pasien BPJS Kesehatan
Badan POM Minta Obat Herbal Masuk Daftar Obat Rujukan BPJS
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap