visitaaponce.com

PUSAT penelitian Monash Climate Change Communication Research Hub (MCCCRH) resmi meluncurkan buku terbaru yang berjudul “Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024: Panduan Komunikasi untuk Para Politisi”. Buku ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman para politisi serta mendorong agenda perubahan iklim pada Pemilu 2024.

Perubahan iklim merupakan suatu masalah global dan menjadi kompleks sehingga harus segera ditangani. Hal tersebut yang membuat MCCCRH Indonesia Node menggelar diskusi publik sekaligus mengenalkan buku yang akan dirilis pada Kamis (19/10) di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat. 

Chair MCCCRH Indonesia Node Ika Idris menyatakan unggahan terkait perubahan iklim pada kalangan partai politik (parpol) hanya berkisar 8%. Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok Menteri yang berkisar 80%.

Baca juga : TGB Berpesan Jaga Bumi Indonesia Baik-baik

“Isu perubahan iklim yang dibicarakan politisi pun masih di taraf kebijakan dan tidak menyentuh dampak yang dirasakan langsung masyarakat,” tutur Ika.

Juru bicara pasangan AMIN, Surya Chandra, menilai mayoritas masyarakat tidak mengetahui isu perubahan iklim dan menyatakan ini merupakan tugas politisi untuk memulai dan mengedukasi hal tersebut serta kunci dari semua hal tersebut adalah kolaborasi dan mengkombinasikannya dengan aksi nyata.

Isu perubahan iklim penting menjadi salah satu agenda kampanye di Pemilu 2024 karena dampaknya kian mencekam. 

Baca juga : Perjuangan Demokrasi Masih Harus Dilanjutkan

Menurut Pakar Kesehatan Publik Monash University Grace Wangge, banyak kaum muda yang mengalami gangguan kecemasan dan kesedihan akibat bencana terkait perubahan iklim. 

Adapun sumber stresnya, menurut Grace, adalah akibat krisis pangan, kehilangan mata pencaharian, ataupun kerusakan dan kehancuran lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. 

Selain itu, data Air Quality Life Index (AQLI) pada 2022 menunjukkan beberapa daerah di Indonesia, khususnya DKI Jakarta dan kota di sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), diproyeksi mengalami penurunan angka harapan hidup rata-rata 2,4 tahun karena polusi udara. 

Baca juga : Buku Mastering Recovery Strategy Ungkap Cara Bisnis Hadapi Krisis dan Disrupsi

Jawa Barat adalah provinsi paling tercemar di Indonesia, dengan polusi udara memperpendek angka harapan hidup 48 juta penduduk hingga 1,6 tahun. 

Polusi ini berasal dari asap dari kebakaran hutan, ditambah emisi karbon yang bersumber dari gas buang kendaraan bermotor, pembangkit listrik dan mesin pada industri, dan sebagainya. Contoh lain dampak dari perubahan iklim juga dialami DKI Jakarta. 

Maka dari itu, peneliti MCCCRH Indonesia Node Eka Permanasari melakukan fokus risetnya berkaitan dengan pengembangan perkotaan, mengatakan bahwa perubahan iklim memperparah gempuran hujan deras terhadap DKI Jakarta. 

Baca juga : Pemanasan Global Paksa Beruang Kutub Berdiet

"Jakarta saat ini berjuang untuk tidak tenggelam," tandas Eka.  

Dampak ekonomi perubahan iklim juga mengkhawatirkan. Bappenas memprediksi Indonesia akan mengalami kerugian sebesar Rp544 triliun pada periode 2020-2024. 

Selain itu, Indonesia juga bisa kehilangan 30%-40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 132 triliun akibat kerugian dari sektor pertanian, kesehatan, dan kenaikan permukaan laut. (Z-1)