visitaaponce.com

SALAH satu upaya pemerintah untuk menggalakkan pengendalian iklim di tingkat tapak ialah dengan menjalankan Program Kampung Iklim (Proklim). Lewat program itu, pemerintah memberikan dukungan untuk membentuk kampung yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, hingga saat ini terdapat 6.708 desa dari 36 provinsi dan 347 kabupaten/kota yang terdaftar di sistem registrasi nasional (SRN) sebaga desa iklim. Ia menyatakan, setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah lokasi proklim.

“Peningkatan jumlah lokasi yang melakukan registrasi Proklimpada tahun ini, merefleksikan semangat masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak,” kata Siti di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Baca juga : BMKG Tingkatkan Literasi Iklim Guna Cegah Krisis Pangan

Tahun ini, KLHK pun memberikan penghargaan kepada pelaksana, pembina dan pendukung Proklim. Beberapa kategori itu ialah penerima penghargaan tropi, sertifikat dan insentif Proiklim Lestari sebanyak 26 lokas, penerima penghargaan tropi sertifikat dan insentif Proklim Utama sebanyak 55 lokasi.

Selanjutnya, penerima pengghargaan sertifikat Proklim Utama sebanyak 442 lokasi, apresiasi pembinaan Proklim tingkat provinsi sebanyak 10 provinsi, apresiasi pembinaan Proklim tingkat kabupaten/kota sebanyak 13 kota dan 42 kabupaten serta apresiasi pendukung Proklim sebanyak 23 lembaga/ dunia usaha.

Baca juga : Pengelolaan Sampah, Komponen Penting dalam Program Kampung Iklim

Ia membeberkan, upaya untuk mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim harus terus dilakukan.

“Untuk itu agar pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak dapat berjalan dengan lebih intensif dan masif di seluruh wilayah dan juga di berbagai komunitas masyarakat, KLHK juga mentransformasikan Proklim menjadi program komunitas untuk iklim,” kata Siti.

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, dengan meluasnya Proklim menjadi program komunitas untuk iklim, diharapkan tidak hanya mendorong pelaksanaan pengendalian perubahan iklim pada tingkat wilayah administrasi, tetapi juga pada berbagai wilayah tanpa batasan administrasi seperti sekolah, kampus, pesantren, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri.

Selain itu diharapkan pula mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim baik berupa aksi adaptasi maupun aksi mitigasi.

“Dalam agenda Proklim, yang terjadi adalah langkah joint antara mitigasi dan adaptasi, yaitu kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung,” pungkas Laksmi. (Z-4)