visitaaponce.com

Rencana Vaksinasi Berbayar Perlu Dipertimbangkan Kembali

Rencana Vaksinasi Berbayar Perlu Dipertimbangkan Kembali
Petugas menyuntikkan vaksin covid-19 kepada seorang warga di salah satu pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan.(ANTARA/NOVA WAHYUDI)

RENCANA vaksin covid-19 berbayar per 1 Januari 2024 perlu dipikirkan kembali mengingat kasus covid-19 akhir-akhir ini sedang meningkat.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan masih menunggu keputusan dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap vaksin mana saja yang bisa diberikan secara komersil.

"Dengan adanya lonjakan kasus covid-19 yang berpotensi berlangsung hingga beberapa minggu setelah momen Natal dan tahu baru (Nataru) 2024, rencana vaksin berbayar ini layak dipikirkan lagi. Kewajiban pembiayaan vaksin oleh masyarakat penting untuk dipertimbangkan kembali," kata Edy, Minggu (30/12).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Harus Tetap Gratis

Menurutnya penundaan vaksinasi berbayar ini setidaknya bisa dilakukan sampai Februari 2024 nanti. Dengan ini maka masyarakat kembali antusias untuk melakukan vaksinasi covid-19.

Terlebih aturan Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor IM.02.04/C/4864/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang mencantumkan vaksinasi berbayar belum diketahui masyarakat secara umum. Edy menekankan bahwa harus ada sosialisasi di mana masyarakat bisa vaksin Covid-19. Termasuk sosialisasi wacana adanya vaksin berbayar yang dimulai tahun depan.

Tidak masifnya informasi ini dikarenakan aturan tersebut baru keluar pertengahan Desember dan tidak ada sosialisasi. Edy mengusulkan dalam pembiayaan vaksin covid-19 ini mempertimbangkan beberapa aspek. Misalnya bisa mengacu daya beli peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Daya beli peserta mandiri kelas 3 yang iurannya disubsidi pemerintah Rp7.000 per orang per bulan harus dipertimbangkan. Saya berharap pembiayaan vaksinasi untuk peserta mandiri kelas 3 pun bisa disubsidi sehingga mereka mampu membiayai vaksinasi tersebut," ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta perusahaan untuk membiayai vaksinasi bagi pekerja. Begitu juga pemerintah yang dapat membiayai vaksinasi covid-19 untuk ASN dan keluarganya. Karena program vaksinasi harus didukung banyak pihak seperti awal covid-19 dulu.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik, Kemenkes: Masih Level Aman

Kenaikan jumlah kasus covid-19 akhir-akhir ini dimulai sejak November lalu harus menjadi kewaspadaan dari pusat sampai daerah. Peran seluruh masyarakat diperlukan, caranya dengan preventif atau pencegahan. Memakai masker harus digiatkan lagi karena dapat mengatasi penyakit yang menular lewat droplet.

Untuk memastikan kekuatan dari tubuh untuk mencegah covid-19 penting dilakukan vaksinasi kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Tentunya kami mendukung upaya pemerintah yang terus mengajak masyarakat melakukan vaksinasi," pungkasnya. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat