Sejumlah Tanggapan atas Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan
![Sejumlah Tanggapan atas Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/5f47cad89c6edf1e5fc6e52129674357.jpg)
DI tengah wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai wadah untuk memajukan budaya Indonesia di kancah global, akademikus dan intelektual publik Rocky Gerung memberikan pandangan kritis yang penting terkait dengan birokratisasi dalam pengelolaan kebudayaan. Rocky menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh terpaku semata-mata pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan harus membebaskan diri dari belenggu birokrasi yang berlebihan.
Menurutnya, di Indonesia kebudayaan hinggap di semua aspek kehidupan sehingga tidak boleh terlalu dikekang oleh aturan pemerintah. Untuk itu, dia juga menekankan pentingnya keberadaan seorang menteri yang memiliki kecakapan dan pemahaman yang memadai dalam bidang kebudayaan.
"Jika ditanya siapa yang lebih layak menjadi Menteri Kebudayaan, tentu saja yang memiliki pemahaman yang dalam, seperti teman saya Fay (Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan saat ini). Dia yang benar-benar mengerti dibanding mencari orang yang ditunjuk oleh partai politik," tegas Rocky dalam acara diskusi yang digelar oleh Aliansi Budaya Rakyat (ABRA) bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) berjudul Menyongsong Kementerian Kebudayaan Dalam Perspektif Budayawan, Seniman, Politisi, dan Intelektual Publik pada Senin (18/3).
Baca juga : Budayawan Paparkan Alasan Pembentukan Kementerian Kebudayaan
Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bambang Prihadi, menyambut baik wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan. Dia menekankan pentingnya konsistensi dalam memajukan kebudayaan. Ia mengambil contoh dari perjalanan Korea yang memerlukan waktu 40 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kebudayaan. "Hal ini menegaskan perlunya lembaga yang lebih dari sekadar direktorat atau direktorat jenderal. Oleh karena itu, gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan ini perlu didukung," ujar Bambang Prihadi.
Praktisi kebijakan budaya, arkeolog Joe Marbun, juga menyoroti visi dari sejumlah calon presiden yang menunjukkan komitmen terhadap pendirian Kementerian Kebudayaan. Dia menekankan bahwa masalah kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.
"Mari kita terus mendorong masyarakat untuk terus mengawal pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan yang berfungsi dengan baik dan dapat menjadi solusi untuk masalah kebudayaan di Indonesia," tambah Joe. (RO/Z-2)
Terkini Lainnya
Gelegar Wayang Potehi Jombang di Majelis Umum UNESCO
Hilmar Farid: Menjaga Peradaban Melalui Kerja Kebudayaan
Mendorong Perubahan Melalui Kesenian
Bioskop Keliling, Cara Balai Pelestari Kebudayaan Kampanyekan Budaya dengan Media Visual
BPK IX Gelar Pelestarian Budaya Jejak Budaya Citarum
Tingkatkan Peran Museum sebagai Rumah Belajar, Entitas Sejarah, dan Budaya
Konser Musik Tanpa Lupakan Budaya Daerah Hibur Wisatawan Bali
Edukasi Siswa Cinta Budaya dengan Pagelaran Kolosal
11 Tim Perahu Naga dan Papak Meriahkan Festival Peh Cun di Tangerang
5 Warisan Budaya Komering Resmi Tercatat dan Diakui Negara
Jadi Warisan Budaya, Mengenal Sejarah dan Penggunaan 18 Macam Aksara Bali
Perusahaan Teknologi ini Lakukan Peremajaan Logo dan Budaya
Slogan Gizi untuk Rakyat
Kurban dan Sinergi Kebangsaan
Apakah Dokter Asing merupakan Solusi Mengatasi Masalah Kesehatan?
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Dari Kebangkitan Menuju Keadilan: Membangun Kesetaraan di Rumah Tangga
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap