visitaaponce.com

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pendataan relokasi warga yang terdampak banjir lahar dingin dan longsor di Sumatera Barat, perlu dipercepat. Tujuannya agar penanganan bencana dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Pendataan akan kebutuhan relokasi, tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak," kata Suharyanto, dikutip Jumat (17/5).

Dia minta supaya ada data rincian rumah warga yang terdampak, mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga dimasukkan dalam pendataan.

Baca juga : Kepala BNPB Imbau Masyarakat Tanam Pohon di Lahan Miring

BNPB, imbuh dia, bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih melakukan pemetaan wilayah di sekitar Gunungapi Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana. Khususnya, tegas dia, daerah aliran sungai yang menjadi jalur lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.

"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan di data mana yang harus di relokasi dan tidak, Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," terang Suharyanto.

Selain tempat tinggal, kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak akan direlokasi. Suharyanto menekankan pemerintah daerah perlu menyediakan sumber mata pencaharian seperti lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.

Baca juga : BNPB Imbau Masyarakat Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi

"Ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto.

Dalam melaksanakan rencana relokasi tersebut, sambung Suharyanto, pemerintah akan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal di kawasan berisiko. Menurutnya agar pengungsi yakin relokasi salah satu solusi terbaik mengantisipasi bencana susulan di masa mendatang.

Warga yang tinggal di tempat aman, namun rumah mereka rusak, akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan rincian untuk rusak berat Rp60 juta Rupiah, rusak sedang Rp30 juta Rupiah, dan rusak ringan Rp15 juta Rupiah.

Menindaklanjuti rencana relokasi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, Suharyanto juga menyampaikan saat ini terdapat sekira 335 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang siap dibangun. Rumah tersebut merupakan bagian dari program Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

"Makanya tolong untuk pendataan ini cepat dan akurat karena bangunnya cepat yang lama itu biasanya di pendataan," tegas Suharyanto.(H-2)