Sekolah Kedinasan Harusnya tidak Masuk 20 Anggaran Pendidikan
![Sekolah Kedinasan Harusnya tidak Masuk 20% Anggaran Pendidikan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/06/d137077f599bde4b94786338a4572aff.jpg)
ANGGARAN pendidikan untuk sekolah kedinasan berbeda dinilai jomplang dengan anggaran pendidikan non-kedinasan yang dialokasikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyebut yang menjadi permasalahan adalah ketika anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN juga mencakup sekolah kedinasan.
Padahal, katanya, pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) jelas mengatur bahwa 20% anggaran pendidikan adalah di luar sekolah kedinasan.
"Kalau sekarang 20% itu masuk sekolah kedinasan, berarti melanggar undang-undang. Kalau buat saya gak peduli sekolah kedinasannya berapa (anggarannya), asal Rp665 triliun itu di luar anggaran sekolah kedinasan sesuai dengan UU Sisdiknas," ujar Indra kepada Media Indonesia, Rabu (19/6).
Baca juga : Anggaran Pendidikan Dinilai tidak Efektif, Tersebar ke Banyak K/L dan Melanggar Konstitusi
Indra menyebut amanat UU Sisdiknas tersebut harus dijalankan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.
Dalam Rapat Dengan Pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan bersama Kemendikbud Ristek dan Kemendagri, Rabu (19/6), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong pemerintah menghitung kembali alokasi anggaran sekolah kedinasan dan non-kedinasan untuk tahun anggaran mendatang.
Pasalnya, besaran anggaran yang dialokasikan kepada sekolah kedinasan jauh lebih tinggi dari anggaran pendidikan non-kedinasan yang dialokasikan Kemendikbud-Ristek.
Baca juga : JPPI Sebut UKT Belum Berkeadilan dan Jauh dari Prinsip Inklusif
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Kiki Yuliati menyebut alokasi anggaran untuk setiap mahasiswa Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) atau sekolah kedinasan pada setiap tahunnya bisa mencapai Rp67.000.000.
Dalam data yang dipaparkan oleh Kemendikbud-Ristek, terdapat 24 PTKL di Indonesia. Sebanyak 16 di antaranya dibiayai negara melalui alokasi anggaran pendidikan.
Alokasi anggaran terbesar diterima oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pembiayaan pemerintah per mahasiswa untuk PTKL di kementerian itu dapat mencapai Rp155 juta per tahun. (Ifa/Ant/Z-7)
Terkini Lainnya
Pemetaan Guru Madrasah Acuan Kesesuaian Standar Kompetensi
PPDB Jalur Siluman Cederai Prinsip Keadilan dan Transparansi Sistem Pendidikan
20% Anggaran Pendidikan Harusnya Murni Diberikan pada Kemendikbud-Ristek
Bagaimana AI ChatGPT Mengubah Pendidikan Anak? Simak Penjelasannya
Tingkatkan Daya Adaptasi Pendidikan Nasional terhadap Perkembangan Tantangan Global
Undana Gelar International Education Fair 2024
Anggaran Pendidikan Dinilai tidak Efektif, Tersebar ke Banyak K/L dan Melanggar Konstitusi
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Hidup Segan Calon Perseorangan
Puncak Haji Berbasis Fikih
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap