visitaaponce.com

MENTERI Luar (Menlu) RI Negeri Retno Marsudi menegaskan perlunya kemitraan global untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam mengatasi pandemi. Secara khusus, kemitraan itu penting untuk mencapai target vaksinasi 40% populasi tiap negara per akhir 2021 yang ditetapkan WHO.

Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan virtual USAID Virtual Closed-Door Ministerial Meeting pada Senin (6/12).

"Saat ini kesenjangan vaksinasi global masih lebar, di mana negara berpenghasilan rendah hanya menerima 0,6% dari seluruh vaksin yang ada. Sebanyak 96 negara masih belum memenuhi target WHO untuk mencapai 40% vaksinasi penduduknya pada akhir 2021, padahal waktunya tinggal beberapa minggu lagi," kata Menlu dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (7/12).

Untuk jangka pendek, lanjut Retno, fokus utama yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana semua negara meningkatkan kerja sama untuk dapat memenuhi target WHO. Dikatakannya, terdapat 2 hal yang dapat dilakukan guna mencapai hal tersebut.

Pertama, jelasnya, percepatan akses global terhadap vaksin, termasuk dengan berbagi dosis. Dosis yang diberikan harus memiliki masa kadaluarsa yang panjang dan terdapat timeline distribusi yang jelas.

"Masih banyak yang belum diketahui mengenai varian omicron. Hendaknya kebijakan negara-negara ke depan tidak semakin mempersulit upaya mencapai kesetaraan vaksin," katanya.

Kedua, lanjut Retno, penguatan kapasitas penyerapan di negara penerima. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur memadai untuk mendistribusikan vaksin kepada penduduknya.

Menlu menceritakan pengalaman Indonesia mendistribusikan vaksin ke seluruh kepulauan di Indonesia, yang tentunya bukan merupakan hal yang mudah.

Untuk jangka panjang, Retno menekankan pentingnya penguatan keterlibatan negara berkembang dalam rantai pasok vaksin global.

Hal itu dapat dilakukan dengan mendiversifikasi manufaktur vaksin global, membangun pusat produksi dan distribusi vaksin kawasan, memfasilitasi teknologi transfer, dan meningkatkan akses terhadap bahan mentah vaksin.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 20 menteri dan 9 perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara, termasuk di antaranya Direktur Jenderal WHO dan CEO GAVI, Presiden Bank Dunia, dan Direktur Jenderal UNICEF.

Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa setahun lalu vaksin pertama disuntikkan dan saat ini negara-negara masih mengalami hambatan dalam mengubah vaksin menjadi vaksinasi.

Disampaikan Tedros bahwa COVAX telah memainkan peran penting dan saat ini telah mendistribusikan lebih dari 600 juta dosis ke 144 negara dan teritori. Dan dalam 2 bulan terakhir, COVAX telah mendistribusikan vaksin dalam jumlah yang lebih besar dari total distribusi selama 8 bulan.

Tedros menegaskan pentingnya transparansi dalam pendistribusian vaksin dengan memperhatikan masa kadaluarsa vaksin.

Diingatkan pula oleh Dirjen WHO bahwa selain vaksinasi, terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas testing, sequencing, serta ketersediaan oksigen dan obat-obatan.

Tedros ijuga menyampaikan rencana pledging conference pada kuartal pertama 2022 sebagai upaya pembiayaan pemenuhan target vaksinasi WHO.

Pertemuan membahas bagaimana mempercepat program vaksinasi dan mentranformasi vaksin menjadi vaksinasi, khususnya di negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas distribusi vaksin.

Dalam diskusi, negara-negara menyampaikan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain akses terhadap vaksin serta kebutuhan pembiayaan, kapasitas produksi, infrastruktur untuk distribusi, keahlian teknis, dan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang diselenggarakan Pemerintah AS sebagai tindak lanjut pertemuan Global COVID Summit yang dipimpin Presiden Biden bulan September 2021 dan Covid-19 Foreign Ministerial Meeting bulan November 2021 yang digagas oleh Menlu Blinken. (Nur/OL-09)