visitaaponce.com

PARLEMEN Uni Eropa (EU) pada Rabu (8/6) memutuskan larangan penjualan mobil baru berbahan bakar bensin dan diesel mulai 2035.

Parlemen EU menolak upaya untuk melemahkan proposal untuk mempercepat peralihan Eropa kepada penggunaan kendaraan listrik.

Pemungutan suara parlemen mendukung pilar utama dari rencana Uni Eropa untuk mengurangi emisi pemanasan bumi bersih 55 persen pada 2030, yakni naik dari tingkat pengurangan emisi pada 1990. Target itu membutuhkan pengurangan emisi lebih cepat dari industri, energi dan transportasi.

Anggota parlemen mendukung proposal yang dibuat oleh Komisi Eropa pada 2021, untuk meminta pengurangan 100% emisi karbondioksida (CO2) dari mobil baru pada 2035.

Proposal itu akan membuat larangan menjual kendaraan berbahan bakar fosil di wilayah EU mulai 2035.

Upaya oleh beberapa anggota parlemen untuk melemahkan target pengurangan karbondioksida (CO2) menjadi sebesar 90 persen pada 2035 ditolak. Namun, undang-undangnya masih belum final.

Pemungutan suara pada Rabu (8/6) menegaskan posisi parlemen untuk negosiasi mendatang dengan negara-negara Uni Eropa mengenai undang-undang final.

Tujuan undang-undang itu adalah untuk mempercepat peralihan Eropa kepada penggunaan kendaraan listrik dan mendorong pembuat mobil untuk berinvestasi besar-besaran dalam elektrifikasi kendaraan.

Upaya itu dibantu oleh undang-undang EU lainnya yang akan mewajibkan negara-negara anggota untuk memasang jutaan pengisi daya kendaraan.

Partai Rakyat Eropa (EPP) yang konservatif, kelompok anggota parlemen terbesar di parlemen, telah berusaha untuk mendorong kompromi yang akan melemahkan proposal dan memungkinkan penjualan kendaraan hibrida. Keinginan itu ditentang Partai Hijau yang menuntut penerapan kendaraan hijau dimulai 2030.

Setelah pemungutan suara, Ketua Komite Lingkungan Uni Eropa Pascal Canfin dengan penuh kemenangan mengatakan “100% mobil tanpa emisi pada 2035. Saya sangat menyambut baik pemungutan suara tentang standar CO2 di @Europarl_EN. Posisi Parlemen Eropa ini merupakan kemenangan penting dan konsisten dengan tujuan netralitas iklim kami."

Legislator Uni Eropa Hijau Jerman Michael Bloss juga memuji pemungutan suara sebagai langkah yang secara bersamaan akan melindungi iklim dan pekerjaan di sektor ini. Namun, anggota parlemen EPP Prancis Agnes Evren menilai keputusan itu berdampak buruk bagi dunia otomotif dan konsumen.

Dia mengatakan undang-undang itu akan mencegah komersialisasi kendaraan hibrida berkinerja tinggi atau kendaraan yang menggunakan biofuel, yang lebih murah dan lebih sedikit polusi daripada kendaraan listrik.

Pasar Karbon

Parlemen UE menolak proposal untuk meningkatkan pasar karbon blok tersebut, sebuah langkah tak terduga yang mengekspos perpecahan atas kebijakan iklim inti blok dan dapat menunda negosiasi untuk menyelesaikan tindakan tersebut.

Sebuah komite anggota parlemen sekarang harus mencoba untuk membuat musyawarah baru.

Anggota parlemen dari Partai Hijau dan Sosialis menolak proposal tersebut karena menuduh kelompok konservatif terlalu meremehkan dan kelompok sayap kanan menilainya terlalu ambisius dan mengabaikan inflasi.

Penolakan parlemen berarti pemungutan suara pada dua kebijakan iklim mengalami kebuntuan. Pertama soal pungutan CO2 pada impor barang-barang seperti baja dan semen, dan dananya akan diberikan untuk investasi karbon di negara berkembang.

Penolakan yang jarang terjadi dapat menunda kerangka waktu untuk menyelesaikan undang-undang tersebut yang sedang diperjuangkan oleh UE tahun ini dan direncanakan dapat diterapkan pada 2023.

Proposal itu dimaksudkan untuk mengkonfirmasi posisi parlemen untuk negosiasi undang-undang baru yang diusulkan untuk mereformasi Sistem Perdagangan Emisi (ETS).

ETS mengharuskan pembangkit listrik dan industri untuk membeli izin CO2 ketika mereka melakukan pencemaran.

Bersama dengan kebijakan iklim baru lainnya, peningkatan ETS akan menempatkan UE, pencemar emisi terbesar ketiga di dunia, di jalur yang tepat untuk mengurangi emisi sebesar 55% pada 2030, dari 1990.

Canfin, yang komitenya akan menyusun ulang proposal tersebut, mengatakan para perunding akan berusaha mencapai kesepakatan baru pada 23 Juni. (France24/Cah/OL-09)