visitaaponce.com

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pentingnya penerapan nilai-nilai demokrasi untuk mencegah praktik korupsi. Kerugian akibat korupsi di dunia semakin menyedihkan.

"Saya juga sebutkan bahwa menurut WEF (Forum Ekonomi Dunia) kerugian akibat korupsi secara global mencapai US$2,6 triliun per tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengatasi kelaparan global sebesar US$40 miliar per tahun," kata Retno dalam keterangan resmi terkait Pertemuan 2nd Summit for Democracy di Seoul, Korea Selatan, Senin (4/4).

Menurut dia Summit for Democracy yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 2021 diisi juga oleh sambutan Presiden Joko Widodo secara virtual.

Baca juga: Tidak Cukup Nota Protes, Indonesia Perlu Ubah Sikap Politik Fiji

Di dalam pre-recorded statement, kata dia, Presiden Jokowi menyampaikan demokrasi harus inklusif. Sistem ini harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk maju dan berkontribusi.

Demokrasi juga harus mendatangkan perdamaian dan stabilitas, dan bukan ditujukan untuk mempertajam rivalitas.Untuk itu, Indonesia berkomitmen menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mengembangkan persahabatan dan membangun dunia yang lebih baik.

Baca juga: Indonesia Minta Dunia Perkuat Kemitraan Global untuk LDCs

"Sementara pertemuan yang saya hadiri, sekali lagi adalah pertemuan pada tingkat menteri untuk kawasan Indo-Pasifik dengan mengambil tema anti-korupsi; Challenges and Progress in Addressing Corruption," paparnya.

Dalam Pertemuan yang dibuka oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tersebut Retno menyatakan yang diperlukan dunia adalah demokrasi yang kuat dan sehat. Untuk mencapai itu, diperlukan beberapa hal utama.

Pertama, kata Retno, pentingnya menghormati supremasi hukum. Tidak boleh ada satu pihak pun yang berada di atas hukum. Lembaga anti-korupsi harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kedua, pentingnya melibatkan publik dalam memerangi korupsi. Demokrasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam good governance. Ketiga, pentingnya mendorong kolaborasi global dalam memerangi korupsi.

"Saya sampaikan bahwa upaya melawan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian terutama jika melibatkan jumlah aset yang besar dan lintas-negara," jelasnya.

Kerja sama internasional yang perlu dilakukan tidak terbatas pada pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas. Melainkan harus juga melibatkan kerjasama mutual legal assistance, ekstradisi, serta mempermudah asset recovery.

"Saya menekankan bahwa tidak boleh ada negara yang menjadi surga bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka. Di akhir pernyataan, saya tegaskan bahwa demokrasi dan good governance harus saling memperkokoh satu sama lain agar dapat memberantas korupsi," pungkasnya. (Cah/Z-7)