visitaaponce.com

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi saat berada di Doha, Qatar, untuk menghadiri Pertemuan ke-3 Para Utusan Khusus untuk Afghanistan atau the 3rd Meeting of Special Envoys on Afghanistan atau disebut Doha III menyampaikan sejumlah pesan khusus. 

Dalam pertemuan yang diinisiasi Sekretaris Jenderal PBB ini membahas tindak lanjut independent assessment Sekjen PBB mengenai Afghanistan guna membantu rakyat Afghanistan keluar dari krisis multidimensi yang saat ini tengah dihadapi.

Pertemuan Doha III dipimpin oleh Under Secretary General for Political and Peacebuilding Affairs PBB, Rosemary DiCarlo dan dihadiri otoritas de facto (DFA) di Afghanistan yaitu Taliban dan wakil dari 25 negara, antara lain Amerika Serikat, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, India, Tiongkok, Jerman, Tajikistan, Uzbekistan, Kanada, Norwegia, Rusia, Turki, Qatar, UAE, Saudi Arabia serta juga dihadiri sejumlah organisasi internasional, antara lain PBB, Uni Eropa, OKI, dan Asian Development Bank.

Baca juga : Menlu Retno Marsudi Hadiri Pertemuan Doha III Bahas Ekonomi Afghanistan

Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban. Partisipasi DFA pada Doha III sama sekali tidak terkait dengan isu pengakuan terhadap DFA dari komunitas internasional, melainkan sebuah upaya agar dialog inklusif dengan semua stakeholders di Afghanistan terwujud, termasuk dialog terkait hak-hak perempuan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan.

Selain tukar pandangan mengenai isu yang sifatnya lebih umum, pertemuan Doha III ini membahas dua topik utama, yaitu Enabling the Private Sector, banyak bicara mengenai masalah ekonomi; dan Counter Narcotics: Sustaining Progress Made. Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan konstruktif. Para delegasi menyampaikan komitmen untuk menjadikan kepentingan rakyat Afghanistan sebagai fokus kerja sama.

“Beberapa hal yang mengemuka dalam Pertemuan, antara lain bahwa pertemuan menyadari adanya beberapa kemajuan di Afghanistan, misalnya terkait dengan masalah keamanan. Pertemuan juga mengapresiasi kebijakan “poppy ban” atau lengkapnya larangan menanam opium di Afghanistan,” ujar Retno dalam keterangannya yang diterima Media Indonesia, Selasa (2/7).

Baca juga : Gaza Memburuk, Menlu Retno Tegaskan Prioritas Indonesia Dukung Palestina

Kebijakan ini telah menurunkan 95% cultivation of opium di Afghanistan. Tantangan dari kebijakan ini adalah bagaimana menyiapkan mata pencarian alternatif bagi para petani yang sebelumnya menanam opium.

Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dipersiapkan sehingga para petani tidak kembali menanam opium atau melakukan kegiatan illicit drugs trafficking.

Sementara ekonomi berarti rakyat, sehingga inclusive economy yang melibatkan perempuan harus menjadi bagian dalam membangun ekonomi Afghanistan. Masalah perempuan ini selalu dibawakan dalam tiap isu yang dibahas.

Baca juga : Indonesia akan Bangun Kerja Sama Lebih Erat dengna Turki

Retno mengatakan membangun kembali kepercayaan menjadi sangat penting sekali dalam sistem perbankan. Kemudian juga pentingnya membangun enabling environment bagi tumbuhnya private sector yang inklusif.

Indonesia dengan Afghanistan telah menjalin kerja sama, misalnya dengan UNAMA di bidang financial inclusion dengan mengembangkan Sharia Microfinance Business Model. Kemudian kerja sama pengembangan sharia banking.

Komunikasi saat ini terus berjalan dan sebagai catatan, Bank Dunia dalam presentasinya secara khusus menyebut Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan kontribusi dalam hal ini.

Baca juga : Menlu Retno Marsudi: Jalinan Kemitraan Indonesia-Belanda sangat Baik

Kemudian, hal lain yang disampaikan adalah mengenai kesiapan untuk menyambungkan kontak antara para enterpreneurs perempuan Indonesia dengan Afghanistan.

Mengenai pentingnya awareness mengenai sanksi secara benar untuk menghindari dampak yang tidak perlu bagi ekonomi Afghanistan. Dia pun mengusulkan Working Group yang khusus membahas kerja sama ekonomi dengan lebih konkret dan melibatkan stakeholders terkait guna memberikan kontribusi bagi kerja sama ekonomi.

Kemudian dalam pembahasan mengenai counter-narcotic, Retno menyampaikan isu drugs tidak hanya mengkhawatirkan bagi Afghanistan, tapi juga isu yang akan memberikan dampak pada kawasan dan dunia. Dunia perlu mengapresiasi kebijakan poppy ban.

Pertanyaannya adalah bentuk dukungan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat internasional sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Afghanistan. Yang perlu dilakukan juga rehabilitasi bagi pengguna drugs.

“Indonesia siap membantu upaya rehabilitasi dan program reintegrasi ke masyarakat. Juga pentingnya menyediakan alternative sources bagi kehidupan masyarakat Afghanistan. Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan alternative livelihood untuk 2000 households di Distrik Chaparhar di Provinsi Nangarhar, melalui dukungan untuk agronomic practices yang berdampak bagi lebih dari 14 ribu rakyat Afghanistan,” paparnya.

Di sela pertemuan itu, Retno membahas perkembangan situasi di Gaza, dan upaya perdamaian yang dapat didorong dengan pejabat Qatar. Indonesia dan Qatar berkomitmen terus bantu perjuangan bangsa Palestina. (Z-3)