visitaaponce.com

PEMERHATI isu-isu strategis dan global Prof Imron Cotan mengatakan, capaian Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesia Spearheaded Group (MSN) 2023 sangat baik. 
 
Salah satu hasil keputusan KTT MSG 2023 adalah kembali menolak Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sebagai anggota MSG. 
 
"Sudah sebaiknya mereka melakukan evaluasi untuk tidak memperpanjang perjuangannya yang sia-sia dan terbukti kandas dalam KTT MSG pada Agustus lalu," ujar Prof Imron dalam webinar yang diadakan Moya Institute, Jumat (22/9).
 
Menurutnya, Benny Wenda dan ULMWP tidak mewakili sebagian besar masyarakat di Papua, karena ketujuh suku besar di sana sama sekali tidak terwakili oleh ULMWP.
 
Ditambahkannya, dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu, salah satu tokoh pemuda dari kampung Benny Wenda justru mengibarkan Bendera Merah Putih di New York yang menegaskan bahwa NKRI termasuk di dalamnya adalah Papua.  "Saya mengetahui persis perkembangan isu Papua di kelompok negara MSG," ucapnya.   

Imron menambahkan, telah terjadi pergantian paradigma negara-negara itu ketika melihat isu Papua dari hal lain. 

"MSG tidak bisa menerima UMLWP karena dia bukan entitas politik negara berdaulat yang menyatakan bahwa negara berdaulat hanya bisa diakui jika memiliki pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah, rakyat, dan mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain, sehingga ULMWP sama sekali tidak memenuhi seluruh syarat itu," jelasnya. 

Baca juga: PBB Minta Iran Batalkan RUU Hijab yang Tingkatkan Hukuman

 
Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Prof Teuku Rezasyah mengatakan, program KTT MSG luar biasa karena menempatkan Indonesia pada Pasifik Selatan. 
 
"Menarik sekali upaya keras dari Indonesia dan tidak terpengaruh pergerakan dari Benny Wenda yang selalu mengupayakan pemisahan Papua dari Indonesia," tandasnya. 
 
Menurut dia, pidato Benny Wenda mengandung rasa tidak etis bagi Indonesia karena seolah dia sudah berhasil masuk ke dalam MSG, padahal tidak. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanai, mengatakan pelaksanaan KTT MSG merupakan prestasi luar biasa dari diplomasi Indonesia.  

"Kehadiran ULMWP itu seperti, kalau dia negara berdaulat, maka harusnya dia memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan, namun yang diambil ini semuanya milik NKRI sehingga tidak memiliki dasar untuk pembentukan negara," jelas Willem.  
 
Sebagaiama diberitakan, dalam komunike bersama atau joint communique yang dikeluarkan pada 24 Agustus 2023, para pemimpin negara-negara anggota MSG menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria kenggotaan MSG. (RO/I-2)