visitaaponce.com

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un sepakat mengembangkan hubungan kerja sama untuk mempromosikan dunia multi-kutub.

Putin, yang tiba di  Pyongyang, Rabu (19/6) dini hari melakukan perjalanan pertamanya ke ibu kota Korea Utara itu sejak 24 tahun. 

Kim menyapa Putin, berjabat tangan, berpelukan, dan berbicara di samping pesawat pemimpin Rusia itu. Pasangan itu kemudian menaiki limusin yang sama menuju Kumsusan State Guest House.

Baca juga : Kim Jong-un Berkunjung ke Rusia di Tengah Peringatan AS untuk Tak Jual Senjata

Kunjungan ini, akan mengubah hubungan Rusia-Korea Utara selama beberapa dekade pada saat kedua negara menghadapi isolasi internasional.

"Hubungan kedua negara adalah mesin untuk mempercepat pembangunan dunia multi-kutub baru dan kunjungan Putin menunjukkan persahabatan dan persatuan mereka tidak terkalahkan dan kokoh,” kata kantor berita Korea Utara, KCNA.

"Hubungan Korea Utara-Rusia terlihat sebagai benteng strategis yang kuat untuk menjaga keadilan, perdamaian dan keamanan internasional serta mesin untuk mempercepat pembangunan dunia multi-kutub baru."

Baca juga : Pertemuan Putin-Kim Diikuti Peluncuran Rudal Balistik Korut

Moskow dan Pyongyang telah menjadi sekutu sejak berdirinya Korea Utara setelah Perang Dunia II dan semakin dekat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang menyebabkan negara-negara Barat mengisolasi Putin secara internasional.

Rusia telah memanfaatkan hubungan yang memanas dengan Korea Utara untuk menyerang Washington, sementara Korea Utara yang terkena sanksi berat telah mendapatkan dukungan politik dan janji dukungan ekonomi dan perdagangan dari Moskow.

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya mengatakan mereka khawatir Rusia akan memberikan bantuan untuk program rudal dan nuklir Korea Utara, yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB dan menuduh Pyongyang menyediakan rudal balistik dan peluru artileri yang digunakan Rusia dalam perang di Ukraina. .

Baca juga : Presiden Rusia Vladimir Putin Kunjungi Korea Utara 

Sementara itu, agenda pertemuan Putin dan Kim pada Rabu (19/6), mencakup diskusi tatap muka antara kedua pemimpin, serta konser gala, resepsi kenegaraan, pengawal kehormatan, penandatanganan dokumen dan pernyataan kepada media, kantor berita Rusia Interfax mengutip penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov.

Sebagai isyarat bahwa Rusia, anggota Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto, sedang mengkaji ulang seluruh pendekatannya terhadap Korea Utara, Putin memuji Pyongyang sebelum kedatangannya karena menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan, dan ancaman ekonomi AS.

Dalam sebuah artikel yang dimuat di halaman depan surat kabar utama partai berkuasa di Korea Utara, dia berjanji untuk mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat dan membangun arsitektur keamanan yang setara dan tidak dapat dipisahkan di Eurasia.

Baca juga : Vladimir Putin Kunjungi Korea Utara dalam Upaya Dukung Militer untuk Perang di Ukraina

Artikel Putin menyiratkan bahwa ada peluang bagi pertumbuhan ekonomi Korea Utara dalam blok ekonomi anti-Barat yang dipimpin oleh Rusia, yang merupakan pesan yang mungkin menarik bagi Kim Jong Un, tulis Rachel Minyoung Lee, seorang analis di 38 Program Utara di Washington.

“Jika Pyongyang memandang Rusia sebagai mitra jangka panjang yang layak untuk meningkatkan perekonomiannya, maka insentif bagi negara tersebut untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat akan berkurang,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Putin juga mengeluarkan pernyataan bahwa Moskow ingin menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif dengan Korea Utara. Ushakov mengatakan hal itu akan mencakup masalah keamanan.

Ushakov menambahkan kesepakatan itu tidak ditujukan terhadap negara lain, namun akan menguraikan prospek kerja sama lebih lanjut. 

Pyongyang menggambarkan tuduhan memasok senjata ke Rusia sebagai hal yang tidak masuk akal.

Namun, mereka berterima kasih kepada Rusia karena menggunakan hak veto PBB pada bulan Maret untuk secara efektif mengakhiri pemantauan pelanggaran sanksi ketika para ahli PBB mulai menyelidiki dugaan transfer senjata. (straitstimes/fer)