visitaaponce.com

KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai usulan panitia khusus (Pansus) sumur resapan tidak urgen sama sekali. Pasalnya, sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI Jakarta tidak maksimal.

"Kami fraksi PDI Perjuangan melihatnya Pansus sumur resapan tidak terlalu urgen untuk kita konsentrasi, karena pada dasarnya program itu manfaatnya tidak maksimal," ujar Gembong saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (16/12).

Gembong menambahkan, esensi dari Pansus adalah memperdalam sesuatu dari program atau kebijakan. Sementara program sumur resapan Pemprov DKI sudah diperdalam dan ditemukan tidak maksimal, sehingga anggaran di-nol-kan dalam APBD DKI tahun 2022.

"Kalau sumur resapan ini kan kita sudah tahu, pembahasan sudah dalam, apa yang mesti di-pansus-kan?," kata Gembong balik bertanya.

Gembong mengatakan, masyarakat Jakarta sudah tahu bahwa banyak penempatan sumur resapan yang tidak sesuai dan dikerjakan secara asal-asalan. Selain itu, lanjutnya, manfaat sumur resapan dalam rangka mengendalikan banjir kurang efektif.

"Itu kita sudah tahu semua. Apa yang mau kita perdalam? Lagi pula, tahun depankan anggaran sumur resapan sudah tidak ada dalam APBD 2022," ungkap Gembong.

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan secara terbuka pembentukan Pansus sumur resapan. Fraksi PSI menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.

Baca Juga: PSI Usul Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Cari Sensasi Aja

“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Proyek ini ada merusak jalan, ada terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Padahal anggarannya sebesar Rp411 miliar, tetapi hasilnya meresahkan warga,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, dalam keterangannya, Rabu (15/12).

Justin mengatakan, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan. Padahal, pihaknya sudah berkali-kali meminta data itu termasuk pada saat rapat di DPRD DKI.

“Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik, karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov DKI tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi,” kritik Justin.

Pihaknya merasa yakin pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan. Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.

“Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini. Kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari dana sebesar Rp 411 miliar lebih ini,” ungkap Justin. (OL-13)

Baca Juga: PSI Usulkan Bentuk Pansus untuk Usut Dana Sumur Resapan ...