Tokoh Muda NU Dukung Pengemudi Angkutan Online Tolak Rencana Penerapan ERP
![Tokoh Muda NU Dukung Pengemudi Angkutan Online Tolak Rencana Penerapan ERP](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/02/49d23a48db0e7e052820ec15e0f2de78.jpg)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar di sejumlah ruas di kawasan metropolitan. Kebijakan ini diambil dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota,
Namun, rencana penerapan ERP ini dinilai akan memberatkan para pengemudi angkutan online, baik taksi maupun ojek online. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia), Wiwit Sudarsono menyampaikan keberatannya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait rencana penerapan jalan berbayar atau ERP.
Penolakan ini didukung tokoh masyarakat yang juga pemerhati sosial sekaligus Ketua NU PC Jakarta Pusat, Syaifuddin, ME. Menurutnya, kebijakan itu akanb sangat merugikan pengemudi angkutan online.
"Saat ini pengemudi taksi online sudah dirugikan dengan kebijakan ganjil genap, serta belum adanya penyesuaian tarif angkutan online terdampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak). Dan sekarang akan dibatasi lagi dengan kebijakan jalan berbayar atau ERP," kata Syaifuddin yang juga pembina paguyuban pengemudi ojol GS-One dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/2).
Kebijakan ERP, lanjut Syaifuddin, otomatis akan mengurangi pendapatan para pengemudi angkutan online. Hal ini dimungkinan karena pengguna transportasi online, baik ojek online maupun taksi online akan berkurang karena ada beban biaya tambahan harus yang mereka keluarkan.
Untuk itu, Syaifuddin meminta agar rencana penerapan ERP dibatalkan. Ia meminta Pemprov DKI mencari cara lain untuk menanggulangi kemacetan di Ibu Kota.
"Atas dasar empati kepada segenap para pengemudi angkutan online, baik ojek online dan taksi online, saya mengharapkan Pemprov DKI membatalkan rendana kebijakan yang tidak populer tersebut dan mencari cara lain untuk menanggulangi kemacetan di DKI," tandasnya.
Kecaman terhadap rencana kebijakan ERP juga datang dari sejumlah pihak seperti dari pengamat kebijakan publik Amir Hamzah. Ia menilai kebijakan ERP ini hanya melahirkan diskriminasi karena jalan–jalan itu nantinya hanya bisa dilalui mereka yang mampu bayar.
"Orang yang tidak mampu bayar tidak bisa melintas di jalan jalan umum itu. Ini betul-betul diskriminasi ekonomi," jelasnya.an kemacetan saja. Artinya pada ruas jalan tertentu yang tidak berlaku ERP akan terjadi kemacetan lebih parah karena menjadi muara pengemudi kendaraan yang menghindari jalur ERP. (RO/OL-15)
Terkini Lainnya
Cerita Jokowi Tutupi Kerugian Pembangunan MRT dengan ERP
Kaji Kembali Raperda ERP, Dishub DKI Tunggu Keputusan DPRD
Ini Alasan Kadishub DKI Makan Bareng Ojek Daring
Dukung Aksi Tolak ERP DKI, Jumhur Hidayat: Ini Diskriminasi Nyata Terhadap Rakyat
Tolak ERP, Ojol Demo di Balai Kota DKI
Kaji Rencana Jalan Berbayar, Pemprov DKI Tampung Masukan Warga
Kejati DKI masih Tunggu Berkas Firli Bahuri dari Polda Metro Jaya
Tidak Mudah Lolos Menjadi Cagub DKI
Proses Pergantian KTP DKI Menunggu UU DKJ Diterapkan
Keberlanjutan Mesin Ekonomi Jadi Tantangan Jakarta Pasca Ibu Kota
Penataan Adminduk Upaya Tekan Mobilitas
Arus Balik, Urbanisasi, dan Nasib Penduduk Perdesaan
Lingkungan Perempuan Pancasila
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap