Tolak ERP, Ojol Demo di Balai Kota DKI
![Tolak ERP, Ojol Demo di Balai Kota DKI](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/02/a05d87ab5485d2ade4d2964e6eef6243.jpg)
RATUSAN pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas Predator mengegeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menentang program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Ratusan pengemudi ojol tersebut tiba di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No 8, Gambir, Jakarta Pusat siang ini sekitar pukul 12.00 WIB.
Aksi demonstrasi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya pada 25 Januari di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Baca juga: Heru Sebut Penerapan ERP Butuh Proses Panjang
Pengemudi ojol menuntut agar rencana ERP dapat dibatalkan. Sebab, progran tersebut dinilai menambah beban warga.
"Tolak ERP di jalanan Jakarta. Karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasannya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan," kata orator aksi demonstrasi tersebut, Rabu (8/2).
"Kami mohon kepada para gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memungut pajak untuk rakyatnya. Jangan sampai salah menerpakan yang sekiranya merugikan untuk rakyatnya sendiri. Jadi jangan tutup mata, jangan tutup telinga," ujarnya.
Selain minta Raperda ERP batal dibahas, para pendemo juga menuntut diberhentikannya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang disebut dalang di balik munculnya raperda ERP.
Saat ini, rancangan peraturan daerah (raperda) ERP masih dalam proses pembahasan.
Diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan kewajiban membayar tarif retribusi saat kendaraan bermotor melintas di sejumlah ruas jalan yang ditetapkan sebagai wilayah ERP.
Dalam kebijakan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan seluruh kendaraan bermotor pribadi harus membayar tarif retribusi ERP termasuk kendaraan roda dua.
"Yang dikecualikan hanya angkutan umum plat kuning," tutur Syafrin saat ditemui awak media di Gedung DPRD DKI pada 25 Januari lalu. (Put/OL-09)
Terkini Lainnya
Digitalisasi Telkom di Sektor Kesehatan Permudah Pengelolaan Rumah Sakit
MRT Jakarta Bantah Terlibat Suap SAP
Cerita Jokowi Tutupi Kerugian Pembangunan MRT dengan ERP
ERP Dipandang Efektif Kurangi Kemacetan dan Polusi Udara Jakarta
Dishub : ERP Masih Dibahas, Ojol Tetap Menolak
Kaji Kembali Raperda ERP, Dishub DKI Tunggu Keputusan DPRD
Pemkot Malang Siapkan Raperda untuk Cegah Anak Kecanduan Gawai
Raperda APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 Disahkan
Raperda Lingkungan Hidup Diharap Dorong Keberlanjutan dan Jaga SDA di Kota Bogor
Pemprov DKI Sahkan APBD 2024 Rp81,7 Triliun
Pemprov DKI Usulkan Pembahasan Raperda Sistem Pangan
Apjatel: Raperda SJUT Pemprov DKI Bisa Hambat Program Transformasi Digital
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap