Legislator Pengaturan Jam Kerja Harus Matang, Jangan Tambah Masalah
![Legislator : Pengaturan Jam Kerja Harus Matang, Jangan Tambah Masalah](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/f7a9d2986bdb60626d8a1e94fd5c5cd2.jpg)
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, skema pengaturan jam kerja guna mengatasi kemacetan di Ibu Kota harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai pelaksanaan hasil kajian itu justru menimbulkan masalah baru yang mengundang kemacetan pagi, siang dan sore hari.
"Sejauh ini, kalau saya melihat sepertinya pengaturan jam kerja layak untuk dimatangkan sebagai salah satu alternatif solusi mengurai kemacetan di DKI," kata Ismail melalui sambungan telepon, di Jakarta, Kamis (11/5).
Karena lalu lintas (lalin) di wilayah Jakarta mengalami macet terus sejak dulu sampai sekarang, Pemprov DKI Jakarta membuka wacana pengaturan masuk jam kerja kantor, lanjut Ismail.
Baca juga : Pengurangan Hari Kerja Dinilai Lebih Efektif Kurangi Kemacetan Jakarta
Politisi PKS itu menambahkan, dua hal yang menjadi catatan untuk skema pengaturan jam kerja di Jakarta. Pertama, interval waktu masuk kerja yang direncanakan apakah memang efektif mengurai kemacetan.
Waktu masuk kerja berdasarkan rencana yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.
Baca juga : Ada Proyek Saluran Air Hingga November, Ruas Jalan Jaksel Ini Rawan Macet
"Terkait dengan interval waktu (masuk kerja), itu harus memperhatikan apakah efektif mengurai kemacetan atau tidak signifikan," ungkap Ismail.
Catatan kedua adalah keterlambatan produktivitas kantor kemungkinan besar terjadi karena jam kerja yang berbeda.
Disebutkan pula intinya bukan mengatur jam kerja. Namun warga DKI lebih memilih solusi pembenahan moda Transportasi jadi cara untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Sebab, bisa jadi pekerja di departemen A yang masuk pukul 08.00 WIB membutuhkan kehadiran pekerja lain di departemen B yang masuk pukul 10.00 WIB.
Karena itu, pihaknya menekankan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta selaku yang berwenang atas pengaturan jam kerja perlu mematangkan program tersebut.
"Kedua hal ini perlu dikaji benar-benar sebelum diterapkan. Tapi, ini sebagai sebuah usulan layak didukung untuk dimatangkan dulu kajiannya, jangan kemudian langsung diterapkan," jelas Ismail.
Catatan Media Indonesia atas dasar pendapat pengamat menyebutkan, perubahan jam kerja bakal menimbulkan kemacetan dua gelombang. Karena itu, warga DKI menilai pengaturan jam kerja itu tidak bakal efektif. Malah bisa sebaliknya bikin macet sampai siang hari. (Z-5)
Terkini Lainnya
Bereskan Kemacetan, GMP Cari Solusi Bareng Unpad
Regulasi Pembatasan Usia Mobil atau Motor belum Bisa Diterapkan di Jakarta
Pemerintah Kota di Indonesia Harus Menyiapkan APBD untuk Membangun Moda Transportasi Massal
ITS Asia Pacific Forum 2024 Resmi Ditutup, Disebut Salah Satu Penyelenggaraan Forum Terbaik
Macet Cipulir, Pembangunan Saluran Air Baru Tuntas Akhir November
Libur Panjang, Kawasan Lembang Macet
PPDS Lebih Merasa Burnout Dibanding Depresi
Selama Bulan Puasa, Jam Kerja ASN di Padang Disesuaikan
Selama Ramadan, ASN Masuk Pukul 8 Pagi
Pemprov DKI Jakarta Segera Uji Coba Pengaturan Jam Kerja, Dimulai dari ASN
Pemprov DKI Uji Coba Pengaturan Jam Kerja ASN
Selama Ramadan, Pemkot Semarang Kurangi Jam Kerja ASN
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap