visitaaponce.com

Pengamat Duga Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU pada Isu Polusi Udara Jakarta

Pengamat Duga Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU pada Isu Polusi Udara Jakarta
Suasana PLTU Sumuradem di Sukra, Indramayu, Jawa Barat.(ANTARA/Dedhez Anggara)

PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio menduga ada yang menunggangi isu polusi udara di Jakarta untuk memojokkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di barat Pulau Jawa.

“Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta, yang sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat,” katanya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Menurutnya, banyak berita bohong/hoaks yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten.

Baca juga: PLN Menampik PLTU Disebut sebagai Penyebab Polusi Udara

“Nah itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan gak jelas siapa yang buat, itu hoaks,” terangnya.

“Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pemerintah sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh untuk tidak lagi menggunakan PLTU demi transisi energi.

Baca juga: Polusi Udara Jakarta Ditangani Lintas Lembaga, Ini Tugas Kemenkes

“Nah sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku, sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit,” terangnya.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara begitu saja.

Pemerintah Indonesia, sepakat memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial.

“Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Di sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu,” pungkasnya. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat