DTKJ Diharapkan Bantu Atasi Kemacetan Jakarta
![DTKJ Diharapkan Bantu Atasi Kemacetan Jakarta](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/34c92e04108ef155c0a32ab3009e85fa.jpg)
PJ Gubernur Heru Budi Hartono mengukuhkan 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (25/9). Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta Periode 2023-2026.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pengukuhan ini bisa menjadi babak baru bagi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.
"Jadi rekan-rekan anggota DTKJ ini sudah bekerja sejak April dan periode kerja mereka akan selesai pada Maret 2026. Kita harapkan setelah pengukuhan ini DTJK dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kerja transportasi Jakarta secara keseluruhan," ujar Syafrin.
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Kemacetan DKI tidak Berkurang Signifikan
Kemudian, Ketua DTKJ terpilih Haris Muhammadun menjelaskan, anggota DTKJ yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat diharapkan bisa bersinergi dan bekerja selama tiga tahun ke depan.
"Kami ada 19 orang. Ada unsur akademisi, pakar transportasi, pengusaha transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) transportasi, pengguna transportasi, awak angkutan, hingga ex officio dari Polda Metro Jaya, serta Dishub DKI Jakarta. Dari berbagai background itu, kita ingin bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadikan transportasi Jakarta menjadi lebih baik seperti slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia," jelas Haris.
Baca juga: WFH Dinilai tidak Signifikan Tangani Polusi dan Kemacetan
Haris mengungkapkan, DTKJ fokus terhadap berbagai langkah strategis dalam mengurangi dampak kemacetan Jakarta. Di antaranya fokus memperluas cakupan rute transportasi publik, rekomendasi kebijakan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta, hingga rekomendasi kebijakan WFH dan WFO untuk warga yang bekerja di Jakarta.
"Pertama, waktu pengaturan ulang jam kerja yang pada akhirnya kami memang evaluasi, dan ternyata bersifat imbauan saja. Yang paling bagus adalah bagaimana kita memperluas jangkauan angkutan umum," ungkap Haris. (Z-6)
Terkini Lainnya
Kemenhub Uji Coba Biskita Trans Depok
Bank DKI Beri Pembiayaan untuk Pengadaan Bus Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta Diminta Jujur soal Penyebab Polusi Udara
49% Warga Jakarta tidak Setuju Kebijakan Pembatasan Kendaraan Bermotor
Tarif TransJakarta hanya Rp1 di HUT Ke-497 Kota Jakarta
Dirjen Perhubungan Darat Gelar Kampanye Keselamatan Transportasi Danau dan Sungai
Bereskan Kemacetan, GMP Cari Solusi Bareng Unpad
Regulasi Pembatasan Usia Mobil atau Motor belum Bisa Diterapkan di Jakarta
Pemerintah Kota di Indonesia Harus Menyiapkan APBD untuk Membangun Moda Transportasi Massal
ITS Asia Pacific Forum 2024 Resmi Ditutup, Disebut Salah Satu Penyelenggaraan Forum Terbaik
Macet Cipulir, Pembangunan Saluran Air Baru Tuntas Akhir November
Libur Panjang, Kawasan Lembang Macet
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap