visitaaponce.com

PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA, di Jawa Barat.

"Sampai kemarin ada 260 yang kami gugurkan. Itu termasuk SMA 3 Bandung paling banyak. Sampai 50-an," ungkap Bey saat memberikan keterangan pers di Balaikota Bogor, kemarin.

Pemganuliran dilakukan, karena setelah penerimaan, kemudian dicek ulang bahwa kartu keluarganya (KK) di situ, tapi orangnya tidak tinggal di situ.

Baca juga : Awasi PPDB dan PMB Tahun 2023, Satgas Saber Pungli Jabar Sebar Personel

Bey mengatakan, tindakan itu sebagai bukti keseriusan pihaknya dalam penanganan kecurangan PPDB.

"Tahun ini, PPDB untuk SMA kami sudah sepakat untuk menabdatangani fakta integritas, dari mulai saya, hingga operator di lapangan. Bahwa tidak ada titip- titipan, sogok menyogok, jual kursi, dan sebagainya," ungkap Bey.

Dia mengatakan, tujuan PPDB zonasi itu baik yakni menghilangkan sekolah favorit. Namun sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi, karena pada faktanya sudah berjalan beberapa tahun, tapi tidak menghilangkan stigma sekolah favorit.

Baca juga : Class Action PPDB, Sejumlah Orang Tua Berencana Gugat ke PTUN

"Semua orang tua ingin anak-anaknya masuk sekolah favorit. Contohnya SMA 3 Bandung ini,"katanya.

SMA 3 Bandung ini, lanjutnya, lokasinya ada di tengah kota. Semula jarak zonasinya 1.300 meter, saat ini semakin dekat yakni 500 meter.

"Sekarang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Padahal gak ada perubahan baru juga di situ. Ada sampai 500 meter, ada apartemen, tapi kayanya lebih dari 500 meter.

Baca juga : Link dan Jadwal PPDB 2023 Kota Bandung Cek di Sini

Apakah benar tinggal di situ. Itu kan bukan daerah permukiman, itu daerah perkantoran. Seperti itu,"ungkap Bey.

Jumlah Sekola Tak Bertambah

Bey mengatakan akan melaporkan ke beberapa dirjen di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa PPDB ini kalau zonasinya itu menyulitkan sekolah.

"Kasihan sekolah. Penuh tekanan. Setiap tahun, sekolah itu disibukkan," kata dia.

Baca juga : Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Pelaksanaan PPDB di Daerah

Dia menyebutkan contoh kasus lain. Di Kota Depok itu semakin banyak perumahan, tapi sekolahnya tidak bertambah. Otomatis perbadingannya semakin tinggi. Hal itu, akan menjadi masalah baru.

"Saya pikir harus ada penambahan syarat, bagi yang membuat perumahan harus ditambahkan membangun SMA atau mulai dari SD dan sebagainya, sehingga tidak terjadi masalah lagi di saat PPDB itu,"ungkapnya.

Langkah lainnya, pihaknua akan mengundang selurih kadisdik dari Kota/Kabupaten se-Jawa Barat untuk membicarakan persoalan-persoalan ini dan akan menyampaikannya ke kementrian terkait.

"Jadi memang saya rasa PPDB ini belum menemukan bentuk idealnya seperti apa.

Saya sepakat harus ada koordinasi mulai dari PPDB SD, SMP dan SMA itu harus ada koordinasi agar bagaimana kita ke depan.

Supaya jangan sampai hal ini terulang," tutupnya. (Z-10)