visitaaponce.com

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) telah menyiapkan beberapa anggaran untuk program tahun depan. Salah satunya terkait dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 dengan anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk 1.040.192 penerima.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek Suharti mengatakan bahwa alokasi anggaran KIP Kuliah tahun depan mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp13,99 triliun untuk 985.577 penerima pada 2024 menjadi Rp14,69 triliun di 2025.

Kendati demikian, pagu indikatif KIP Kuliah 2025 sebesar Rp14,69 triliun tersebut lebih rendah sedikit dibandingkan dengan usulan sebelumnya yang sebesar Rp14,73 triliun.

Baca juga : FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

“Anggaran KIP Kuliah 2025 meningkat dari tahun sekarang lebih karena adanya satuan biaya yang berubah untuk sebagian, maksudnya bukan kebijakan peningkatan satuan biaya,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (5/6).

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kemendikbud-Ristek, Iwan Syahril menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran senilai Rp199,95 miliar untuk tahun depan guna mendukung program Wajib Belajar sehingga anak-anak Indonesia yang belum bersekolah karena keterbatasan biaya dapat bersekolah.

Menurutnya, anggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang akan menyasar 552 anak. “Penyediaan pendidikan khusus dan layanan khusus ini kita akan mendapatkan tambahan anggaran karena salah satu yang berhubungan dengan wajib belajar itu kita akan fokus ke anak tidak sekolah,” kata Iwan.

Baca juga : Persoalan Anak Putus Sekolah Harus Diatasi Bersama

Iwan menuturkan nantinya Kemendikbud-Ristek akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait data dan jumlah anak yang tidak sekolah sehingga bisa diintervensi agar angkat tidak sekolah tersebut semakin mengecil.

Alokasi anggaran senilai Rp199,95 miliar untuk tahun depan itu meningkat dari pagu tahun ini yang sebesar Rp164,545 miliar dengan target sebanyak 548 anak.

Kemendikbud-Ristek juga menyiapkan anggaran sebesar Rp11,42 miliar untuk program Pendidikan Kesetaraan atau kejar paket A, B, dan C dengan target sebanyak 514 anak.

Baca juga : Penundaan UKT tidak Hentikan Komersialisasi Pendidikan

Keaksaraan
Selanjutnya, Kemendikbud-Ristek turut memiliki program Pendidikan Keaksaraan yang akan menyasar 33 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp22,39 miliar.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Aminudin Aziz yang ikut hadir dalam raker tersebut juga menyatakan bahwa pihaknya mengalokasikan anggaran senilai Rp84,15 miliar untuk tahun depan guna program perlindungan bahasa daerah. “Pelindungan bahasa daerah ini kita lakukan melalui revitalisasi bahasa daerah sudah mulai sejak 2021,” kata Amin.

Menurutnya, pada 2021 terdapat lima bahasa daerah yang direvitalisasi dan program tersebut sampai kini terus berlanjut hingga sudah ada 93 bahasa daerah yang direvitalisasi.

Baca juga : Cak Imin: Pemerintah Wajib Hadirkan Pendidikan Murah

Amin mengatakan pihaknya akan melanjutkan program revitalisasi bahasa daerah untuk tahun depan dengan harapan terdapat 100 bahasa daerah yang bisa direvitalisasi. “Mudah-mudahan tahun depan kita bisa tambahkan lagi dengan jumlah sekitar 100 bahasa daerah,” katanya.

Sementara itu, untuk anggaran senilai Rp84,15 miliar akan dibagi ke beberapa kegiatan mulai dari rekomendasi kebijakan pelindungan bahasa dan sastra dengan anggaran Rp4,13 miliar.

Kemudian kegiatan penutur bahasa daerah dengan anggaran Rp38,17 miliar bagi 8.022 penutur, anggaran Rp32,73 miliar untuk bantuan dan event, serta anggaran Rp9,1 miliar untuk pemetaan bahasa dan sastra. (Des/S-1)