visitaaponce.com

Kok Bisa Warga Terpencil Di ujung Negeri Terproteksi JKN, Ini Mulanya

Kok Bisa Warga Terpencil Di ujung Negeri Terproteksi JKN, Ini Mulanya
Layanan proteksi kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjangkau warga terpencil di Cilacap, Jateng.(MI/LILIIK DARMAWAN)

MENDUNG yang menggelayut membuat malam di Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) semakin gelap. Di tengah malam itu, ada ibu hamil mau melahirkan. Berdasarkan data medis, ibu itu masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).

Bidan Puskesmas Kampung Laut, Rosi Eka menghubungi dokter Oktaryan Eko Arrianto untuk berkonsultasi. Karena risti, maka diputuskan dirujuk ke Cilacap tengah malam itu juga. Sinyal telepon yang susah, membuat petugas puskesmas harus mencari sopir ambulans perahu ke rumahnya.

Sekitar jam 23.00 WIB bulan Agustus 2021 silam, akhirnya bidan Rosi bersama Isna mengantar pasien ke Cilacap. Karena membutuhkan waktu cepat, maka dipilih perahu fiber kecil dengan mesin 40 PK.

Baca juga : KTP Dinonaktifkan, Warga Tetap Bisa Dilayani BPJS Kesehatan

Meski sudah pakai perahu kecil, tetapi sopir perahu ambulans tidak bisa memacu kecepatan maksimal.

Malam itu gelombang di Segara Anakan, laguna pemisah antara Kampung Laut dengan Cilacap cukup tinggi. Apalagi, langit gelap dan di tidak ada penerangan di Segara Anakan. Sehingga hanya mengandalkan penerangan senter saja.

"Saya sudah bilang gas pol mas, gas pol. Tapi, apa boleh buat, perahu tidak dapat kencang. Benar saja, setelah baru separuh jalan, tepatnya di Sapuregel atau sekitar 1 jam lebih perjalanan, akhirnya ibu ini melahirkan. Saya cukup khawatir, karena memiliki risti. Pokoknya saya fokus mengurus pasien. Di sisi lain, kami tak khawatir soal biaya karena ibu ini sudah ikut BPJS Kesehatan," ungkap Rosi Kamis (25/8) lalu.

Baca juga : Durasi Panjang dan Mahal Pengobatan Pasien Tb Bisa Sebabkan Keluarga Jatuh Miskin

Bayinya selamat, namun ibunya lemas. Apalagi pada saat sampai di Dermaga Sleko, Cilacap, ibu tersebut mengalami pendarahan hebat. "Tetapi alhamdulillah, ibu dan bayinya selamat dan sampai sekarang sehat. Berkat Allah Subhanawataala serta ketepatan dan kecepatan penanganan," katanya.

Bagi Rosi, bertugas sebagai bidan di Kampung Laut harus siap untuk mendampingi warga yang risti untuk dirujuk ke RSUD Cilacap. Untungnya, mereka yang dirujuk telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak berpikir soal biaya. Kalau saja dia tidak mampunya JKN, tentu berbeda ceritanya. Untuk angkutan perahu saja dari Kampung Laut ke Cilacap membutuhkan dana hingga Rp900 ribu. Belum lagi biaya lain, jika operasi caesar, maka butuh hingga belasan juta.

Demikian juga dengan pasangan suami istri Sarjo, 63, dan Nenti, 45, warga miskin di Desa Klaces. Keduanya sempat tidak memiliki Kartu JKN, sehingga kemudian ada bantuan dari pihak lain untuk mencukupi biaya pengobatan. Kini, keduanya yang tinggal di sekitar kawasan hutan
mangrove dengan rumah berdinding tripleks ukuran 5 x 7 meter tersebut sudah tidak kebingungan lagi.

Baca juga : Komisi VII DPR: Kilang Cilacap Harus Mampu Produksi BBM Ramah Lingkungan

"Saya dan istri kerap sakit. Namun, dengan adanya JKN KIS, kami tidak bingung. Tinggal berangkat saja periksa. Sebelum punya JKN, diajak berobat saja, saya tidak mau. Duit dari mana, pekerjaan saja hanya serabutan, cari ikan atau buruh tani," ungkapnya.

Dokter Puskesmas Kampung Laut, Oktaryan, menuturkan, dulu keluarga itu memang tidak memiliki JKN, sehingga dibantu pihak lain untuk biaya berobatnya. "Setelah ikut JKN, maka tidak ada persoalan biaya pengobatannya," ungkapnya.

Dokter yang menangani Nenti tersebut mengungkapkan kalau awalnya dulu saat periksa ke RS, kadar HB hanya tercatat dua dari normalnya 12. Demikian juga dengan Sarjo suaminya. "Beruntung sudah ada JKN, jadi pengambilan tindakan tidak perlu memikirkan biaya. Jika tidak terdaftar
sebagai peserta JKN, akan sangat kesulitan biaya pengobatannya," kata dia.

Baca juga : Longsor Landa Sejumlah Daerah di Jateng, Satu Orang Tewas di Cilacap

Lakukan Sosialisasi

Kampung Laut adalah kecamatan paling terpencil di Kabupaten Cilacap. Wilayah setempat bisa dikatakan sebagai ujung negeri bagian selatan, karena selatan Kampung laut merupakan Samudra Hindia. Masyarakatnya umumnya tidak mampu. Hanya sebagian kecil yang cukup. Pekerjaannya
mencari ikan atau menjadi buruh panen padi.

Berkaca dari kondisi inilah, dokter Oktaryan menyisir warga yang belum ikut JKN. Di setiap saat melakukan pertemuan dengan warga bersama bidan-bidan, selalu disampaikan agar ikut JKN. "Kalau memang tidak tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) maka kami menyarankan ikut
secara mandiri. Ini penting untuk proteksi kesehatan. Tanpa adanya JKN, maka akan banyak kendala terjadi," ujarnya.

Baca juga : DPR Minta Usut Tuntas Kasus 40 Anggota KPPS yang Keracunan di Cilacap

Sebab, dipastikan pada saat mau dirujuk, maka yang terjadi pasti keluarga keberatan. Karena biaya RS di Cilacap pasti akan ditanggung sendiri. Belum lagi perahu pengangkut bayarannya juga tinggi. "Solusinya adalah ikut JKN. Sebab, ambulans perahu bisa tetap diklaim dan tidak
membayar. Ini memang kekhususan, karena bagi warga Kampung Laut ada dua ambulans, yakni ambulans air dan darat," kata dia.

Demikian juga dengan bidan Rosi. Di setiap pertemuan kelas ibu-ibu hamil, pertanyaan pertama yang diajukan adalah sudah ikut BPJS Kesehatan atau belum. "Kalau belum, maka kami mendorong agar ikut mendaftar JKN. Terutama bagi yang risti. Jika tidak ikut JKN, maka biaya persalinan
ditanggung sendiri. Padahal untuk ongkos persalinan normal antara Rp900 ribu hingga Rp1 juta. Apalagi jika harus dengan tindakan operasi caesar yang kini biayanya mencapai belasan juta," ujarnya.

Terpisah, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Purwokerto Unting Patri Wicaksono Pribadi mengatakan pihaknya terus meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya di Kampung Laut. "BPJS Kesehatan melakukan edukasi, khususnya peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) tetapi tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bukan pekerja sektor formal," jelasnya.

Menurutnya, penduduk yang terdaftar dalam DTKS, harus dipastikan sebagai peserta PBI yang didanai APBN. "BPJS  juga bekerja sama dengan Dinkes Cilacap dalam penjaminan kesehatan bagi PBPU yang didaftarkan oleh pemkab dan dibayari Pemkab Cilacap."

Warga PBPU pemkab adalah warga tidak mampu namun di luar DTKS. Hingga 1 Agustus 2022 lalu, jumlah penduduk yang didaftarkan Pemkab Cilacap berjumlah 82.628 jiwa. Sedangkan cakupan kepesertaan di Cilacap mencapai 79,33% dari total penduduk 1,98 juta lebih. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat