visitaaponce.com

PEMELIHARAAN Sungai Citarum yang berkesinambungan harus terus dijaga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, pemprov perlu menyiapkan langkah-langkah strategis setelah Program Citarum Harum selesai pada 2025.

Program Citarum Harum ditetapkan sesuai Perpres 18/2018 tentang  Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

"Pemeliharaan Sungai Citarum perlu berkesinambungan. Ke depan, butuh kolaborasi para pihak yang terlibat, terutama masyarakat yang mendapat manfaat dari sungai Citarum," kata Asisten Deputi Bidang Pengelolaan  Daerah Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Kordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi, M Saleh Nugrahadi pada  Workshop Keberlanjutan Keberhasilan Program Citarum Harum.

Untuk mengidentifikasi hal tersebut, ujar Nugrahadi, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Keberlanjutan Keberhasilan Program Citarum Harum pada 21 Oktober 2022.

Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan setidaknya ada empat
bidang tantangan penguatan Program Citarum Harum, yakni kebijakan
dan anggaran, kelembagaan, pemberdayaan institusi dan masyarakat, serta kolaborasi pentahelix dan penegakan hukum.

"Keempat bidang tersebut yang akan menjadi topik bahasan pada Workshop
Keberlanjutan Keberhasilan Program Citarum Harum yang akan
diselenggarakan oleh BBWS Citarum. Workshop ini diharapkan akan
menghasilkan rekomendasi-rekomendasi oleh stakeholders Program Citarum
Harum," jelasnya.

Dikatakan Nugrahadi, Sungai Citarum ini sangat penting, dapat dijadikan
lesson learned sungai-sungai di Indoensia lainnya. Kegiatan  revitalisasi Sungai Citarum akan tercapai dengan cepat dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat, dansektor, dan media.

Penguatan kelembagaan Citarum merupakan kunci sukses pencapaian peningkatan kualitas Sungai Citarum.

Berhasil

Program Citarum Harum telah dimulai dari Januari 2018 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi Sungai Citarum dari hulu ke hilir. Instruksi ini kemudian diwujudkan dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

Atas keputusan itu, keroyokan 23 kementerian, lembaga dan daerah bekerja sama dan bersinergi mendukung program Citarum Harum.

"Kita patut bangga atas keberhasilan kerja bertahun-tahun memulihkan
Sungai Citarum dari image sungai terkotor di dunia. Salah satu buktinya
adalah keberhasilan menurunkan tingkat pencemaran Sungai Citarum dari
kategori cemar berat (Indeks Kualitas Air (IKA) 33,43 tahun 2018)
menjadi kategori cemar ringan (IKA 55 tahun 2020 dan IKA 50,13 tahun
2021)," terang Nugrahadi.

Dia berharap workshop ini dapat berjalan dengan baik dan lancar
serta dapat merumuskan visi kolektif dan elemen sukses pengelolaan DAS
Citarum hingga tahun 2025. Yang paling penting adalah teridentifikasinya rekomendasi strategi penguatan keberlanjutan
keberhasilan program Citarum Harum sebagai acuan kebijakan di masa yang
akan datang.

Direktur Bina Operarasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Adenan Rasyid menambahkan, melalui program penanganan Sungai
Citarum yang sedang berlangsung dapat menjadikan sungai itu sebagai  
ruang publik yang bisa dimanfaatkan semua masyarakat.

"Tentunya masih ada banyak hal di depan yang penting kita lakukan
bersama dan  memberi contoh aksi nyata menjaga ekosistem Sungai Citarum
dengan merumuskan program yang berkelanjutan serta dalam mensukseskan
program ini," ujarnya.

Pada workshop tersebut, hadir pula sebagai pembicara Kepala BBWS Citarum Bastari, Ketua Harian Satgas Citarum Mayjend (purn) Dedi Kusnadi Thamim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Primamayaningtias dan perwakilan Kodam III/Siliwangi. FGD dan workshop melibatkan unsur pentahelix yaitu pemerintah yang terdiri dari pokja dan TNI serta dari 13 kota kabupaten yang dilintasi Citarum, akademiisi, pengusaha, media dan komunitas. (N-2)